Nama Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ada Apa di Mabes Polri?

Aullia Rachma Puteri | 3 November 2026, 20:41 WIB

listyo sigit sadap presiden prabowo

AKURAT BANTEN – Kabar mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama sejumlah pejabat kepolisian menjadi perhatian publik.

Salah satu nama yang ikut disebut dalam perkembangan perkara tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran dugaan aktivitas penyadapan disebut berkaitan dengan komunikasi sejumlah pejabat penting negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana dugaan pelanggaran itu bisa terjadi.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah personel kepolisian diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.

Beberapa nama perwira tinggi hingga perwira menengah turut menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut.

Selain Listyo Sigit, nama Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta seorang perwira berpangkat Komisaris Besar juga disebut dalam informasi yang beredar.

Dugaan penyadapan tersebut dikabarkan menyasar komunikasi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya termasuk nama yang disebut berkaitan dengan sasaran aktivitas tersebut.

Apabila dugaan ini terbukti, persoalan tersebut berpotensi menjadi perkara serius karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara.

Penggunaan perangkat atau metode penyadapan tanpa dasar kewenangan yang sah juga dapat menimbulkan persoalan hukum.

Perhatian publik semakin meningkat setelah muncul kabar mengenai kemungkinan penetapan status tersangka terhadap sejumlah pihak.

Nama Listyo Sigit pun ikut menjadi sorotan di tengah berkembangnya informasi tersebut.

Namun, kepastian mengenai status hukum masing-masing pihak masih membutuhkan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.

Informasi yang menyebut seseorang telah menjadi tersangka tidak dapat langsung dianggap benar sebelum terdapat konfirmasi dari penyidik yang berwenang.

Divisi Humas Polri melalui Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi yang berkembang.

Polri juga disebut akan memberikan penjelasan kepada publik agar tidak muncul kesimpangsiuran.

Rencana penyampaian keterangan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai duduk perkara sebenarnya.

Terlebih, kasus ini melibatkan nama-nama pejabat kepolisian yang memiliki posisi penting dalam institusi.

Di tengah berkembangnya kabar tersebut, situasi di lingkungan Markas Besar Polri juga menjadi bahan pembicaraan.

Muncul informasi mengenai kehadiran sejumlah personel Brigade Mobil (Brimob) di kawasan Mabes Polri.

Kondisi itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya pemeriksaan internal.

Meski demikian, kehadiran personel Brimob tidak serta-merta membuktikan adanya penindakan terhadap pihak tertentu.

Penjelasan resmi tetap diperlukan untuk memastikan hubungan aktivitas tersebut dengan perkara dugaan penyadapan.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi transparansi institusi kepolisian dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya sendiri.

Masyarakat tentu berharap seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara objektif tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Publik kini menunggu kejelasan dari Mabes Polri mengenai kronologi dugaan penyadapan, pihak-pihak yang diperiksa, serta kepastian status hukum nama-nama yang disebut dalam pemberitaan.

Jika dugaan tersebut benar, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak terbukti, Polri juga perlu memberikan klarifikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kabar yang belum terverifikasi.

***

#Listyo Sigit Prabowo #Dugaan Penyadapan Ilegal #Mabes Polri #Prabowo Subianto #Kasus Polri Terbaru #Berita Nasional