Gedung DPRD Kota Kediri Terbakar, Relokasi Disorot Usai Tinjauan Menteri PU

Akurat Banten - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun tangan langsung meninjau kerusakan parah Gedung DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, yang menjadi sasaran amuk massa pada penghujung Agustus 2025 lalu.

Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam merespons permintaan pemulihan fasilitas tersebut.

Dalam kunjungannya, Dody melihat langsung kondisi gedung yang sebagian besar habis dilalap api.

Ia menyebutkan bahwa ada usulan dari DPRD Kota Kediri, dengan dukungan Wali Kota Kediri, agar gedung wakil rakyat itu dipindahkan ke lokasi baru.

“Mirip-mirip seperti di Kabupaten Kediri, kantor DPRD Kota Kediri juga mengalami kerusakan parah. Ketua DPRD dan Wali Kota meminta agar kantor bisa dipindahkan ke tempat lain,” ujar Dody.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan anggarannya terbatas.

Kementerian PU hanya memegang dana untuk perbaikan gedung, sementara pembangunan di lokasi baru membutuhkan restu dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Gebrakan Pendidikan Papua Tengah, 24 Ribu Lebih Siswa Nikmati Sekolah Gratis

“Kalau bicara membangun di lokasi baru, itu butuh persetujuan khusus. Hitungan awal saja untuk perbaikan sekitar Rp15 miliar, sementara membangun baru bisa jauh lebih besar,” jelasnya.

Dody juga menyinggung bahwa kerusuhan yang berujung pembakaran tidak hanya terjadi di Kediri, melainkan meluas ke berbagai daerah lain.

Kerugian nasional akibat gelombang aksi massa itu bahkan ditaksir mencapai Rp1 triliun. “Itu baru hitungan kasar, dan tiap daerah dengan kerusakan masif pasti kami tinjau langsung,” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menyampaikan alasan di balik dorongan relokasi.

Menurutnya, gedung lama yang dibangun pada 1970-an sudah tidak lagi representatif, ditambah ruangannya sangat terbatas.

“Kalau bicara fungsi, gedung ini sudah tidak layak. Apalagi setelah terbakar, makin kuat alasan untuk dipindah. Kediri punya aset lahan yang bisa dimanfaatkan,” tegas Firdaus.

Salah satu lokasi alternatif yang disebutkan adalah di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren.

Namun, ia menekankan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.

Baca Juga: Siap-siap! Ini Daftar Mobil & Motor yang Dilarang Isi Pertalite Mulai 14 September

“Masih perlu diskusi lebih lanjut. Yang jelas, kebutuhan ruang kerja yang lebih layak itu sudah mendesak,” imbuhnya.

Dalam agenda tersebut, Menteri PU juga didampingi oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, serta jajaran pimpinan DPRD dan sejumlah kepala OPD.

Rombongan menyisir ruang-ruang yang hangus terbakar, sebelum melanjutkan peninjauan ke Kantor Pemkab Kediri dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang mengalami nasib serupa.

Kondisi ini menambah catatan panjang kerugian fasilitas publik akibat aksi massa yang tidak terkendali.

Di sisi lain, pemerintah pusat berupaya mencari jalan tengah antara rehabilitasi dan relokasi, sembari menunggu keputusan akhir dari Kementerian Keuangan.

Publik kini menantikan langkah konkret yang akan diambil, mengingat keberadaan gedung DPRD merupakan simbol penting dari jalannya demokrasi di tingkat daerah.***