Singgung Asap dan Oksigen, Syahganda Dikritik Pejabat Malaysia! Indonesia Didesak Minta Maaf

AKURAT BANTEN – Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengenai kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memicu reaksi dari Malaysia.

Pejabat Johor, Andrew Chen Kah Eng, menyampaikan kritik dan meminta pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menangani polusi udara yang melintasi batas negara.

Kontroversi muncul setelah Syahganda menyinggung peran hutan Indonesia dalam menghasilkan oksigen bagi negara-negara tetangga.

Ia menyampaikan bahwa keberadaan hutan di Indonesia tidak hanya dikaitkan dengan asap yang mencapai Malaysia dan Singapura, tetapi juga dengan manfaat ekologis yang dinikmati kawasan tersebut.

Baca Juga: BRIN Ungkap Strategi Baru Cegah Karhutla, AI dan Desa Jadi Kunci Utama

Pernyataan itu dinilai Andrew tidak tepat di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara.

Menurut pejabat Johor tersebut, pencemaran udara merupakan persoalan serius karena dapat berdampak langsung terhadap kesehatan penduduk.

Oleh sebab itu, masalah kabut asap semestinya dibahas dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang mengalaminya.

Andrew, yang menjabat sebagai Pemimpin Pengimbang Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor, menyuarakan keberatannya pada Senin (12/10/2026).

Baca Juga: Kapal Jepang JS Kunisaki Bawa 3 Helikopter Chinook untuk Bantu Karhutla Kalimantan

Ia menilai persoalan asap lintas batas membutuhkan perhatian dan langkah konkret, bukan pernyataan yang berpotensi dipersepsikan meremehkan dampak pencemaran.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia agar mengambil langkah lebih tegas untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Selain penanganan di lapangan, Andrew meminta Indonesia menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara ASEAN yang terdampak kabut asap.

Desakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran atas hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Baca Juga: Dukungan Logistik Kemhan untuk Kapal Jepang dalam Penanganan Karhutla Kalimantan

Andrew menyinggung prinsip perlindungan lingkungan yang dibahas dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN.

Menurutnya, kualitas udara yang buruk tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan biasa karena dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di sisi lain, Syahganda sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran Malaysia dan Singapura terkait pencemaran udara akibat kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia juga mengemukakan pandangan bahwa kebakaran hutan merupakan fenomena yang perlu dipahami oleh negara-negara di kawasan.

Baca Juga: Aisyah Thisia Mendadak Jadi Sorotan, Istri Gubernur Kalteng Banjir Ucapan Ultah di Tengah Karhutla

Perbedaan penekanan antara kedua pihak kemudian menjadi sorotan.

Syahganda menyoroti manfaat ekologis hutan Indonesia, sedangkan Andrew menitikberatkan pembahasan pada konsekuensi kabut asap terhadap kesehatan dan kenyamanan warga Malaysia.

Persoalan pencemaran udara lintas batas memang membutuhkan koordinasi antarpemerintah.

Penanganannya mencakup pencegahan kebakaran, pengendalian sumber asap, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Baca Juga: Karhutla Kalbar Bikin Pemerintah Geram, 4 Korporasi Diselidiki dan Terancam Kehilangan Izin

Komunikasi diplomatik yang terukur juga penting agar perbedaan pandangan tidak menghambat kerja sama untuk mengatasi masalah lingkungan.

Desakan Andrew agar Indonesia meminta maaf merupakan sikap yang disampaikannya.

Hal itu tidak serta-merta berarti telah ada kesepakatan resmi antara pemerintah kedua negara.

Dalam informasi yang tersedia, belum ada tanggapan khusus dari Syahganda mengenai kritik tersebut.

Baca Juga: El Nino Makin Kuat, Lebih dari 5.000 Titik Panas Terdeteksi di Indonesia, Karhutla Mengancam

Polemik ini kembali menempatkan isu karhutla dan kabut asap lintas negara dalam perhatian publik.

Di tengah perbedaan pernyataan, upaya mencegah kebakaran, menekan pencemaran udara, dan menjaga kesehatan masyarakat tetap menjadi kebutuhan yang memerlukan kerja sama regional.

***