BRIN Ungkap Strategi Baru Cegah Karhutla, AI dan Desa Jadi Kunci Utama

AKURAT BANTEN - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan kesiapan BRIN untuk mendukung Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BPGMN merupakan badan yang dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan karhutla, terutama di kawasan gambut dan mangrove.

Pernyataan tersebut disampaikan Arif setelah mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI yang turut dihadiri 22 pakar dari BRIN dan sejumlah perguruan tinggi di Istana Kenegaraan pada Kamis (23/9).

Menurut Arif, BRIN memiliki peran penting dalam mendukung badan tersebut, terutama melalui riset dan teknologi untuk mendeteksi titik panas atau hotspot secara lebih cepat.

Baca Juga: Bukan Sekadar Lauk, Jamur Ternyata Punya Kandungan Protein hingga 35 Persen

Teknologi deteksi dini dinilai penting karena dapat membantu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Selama ini kami juga sudah melakukan itu bersama dengan Kementerian Kehutanan, dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” kata Arif kepada awak media.

Arif menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut para pakar turut memberikan sejumlah masukan mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk pencegahan sekaligus penanganan kebakaran.

“Soal water injection, kemudian juga soal pompa di tingkat desa, kemudian juga bahan alternatif untuk pemadaman dan lain sebagainya,” jelasnya.

Baca Juga: Cole Palmer Lagi-Lagi Tak Bisa Bela Inggris, Begini Respons Thomas Tuchel

Selain penguatan teknologi, Arif menyebut Presiden RI juga mengarahkan agar strategi pencegahan karhutla ke depan lebih presisi dengan menjadikan desa sebagai salah satu pusat utama pencegahan.

Pendekatan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan memiliki kepedulian serta rasa memiliki terhadap lingkungan di wilayahnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla melalui keterlibatan langsung masyarakat setempat.

“Jadi di tingkat desa ada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Memang selama ini dianggap efektif, oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan,” kata Arif.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan utama yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Badan tersebut nantinya akan diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang mempunyai kawasan gambut.

Raja Juli menjelaskan bahwa BPGMN juga akan didukung anggaran yang memadai agar upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan secara lebih optimal.

Dukungan tersebut terutama ditujukan bagi enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Raja Juli, pembentukan BPGMN juga memperlihatkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari kalangan ilmuwan untuk memperkuat kebijakan pencegahan karhutla.

"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," tuturnya

***