120 Anggota DPR Bergerak Usulkan Pemakzulan Gibran, 8 Fraksi Ikut Terlibat!

AKURAT BANTEN – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah muncul langkah politik dari sejumlah anggota DPR RI.

Sebanyak 120 legislator dikabarkan telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Langkah ini menjadi perhatian karena dukungan pengajuan hak tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR RI.

Usulan itu juga dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Gibran Mundur, 8 Tokoh Ini Masuk Bursa Pengganti Wapres! Ada Anies hingga Mahfud MD

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.

Banyaknya anggota dewan yang ikut menandatangani usulan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah berkembang menjadi pembahasan serius di lingkungan legislatif.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan adanya dokumen pengajuan yang ditandatangani 120 anggota dewan.

Jumlah tersebut telah melampaui batas minimal persyaratan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.

Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Rumah Jokowi di Solo Jadi Sorotan, Begini Kondisinya!

Berdasarkan jumlah tanda tangan yang dihimpun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kelompok dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota.

Di posisi berikutnya terdapat Fraksi Partai NasDem dengan 19 anggota.

Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 anggota.

Dukungan juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 legislator.

Baca Juga: Gibran Dimakzulkan atau Mundur? Mahfud MD Wanti-Wanti Bahaya Tersembunyi: 'Lebih Soft Kalau Minta Berhenti'

Adapun Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 11 anggota yang ikut mengajukan usulan tersebut.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat diwakili satu legislator.

Keterlibatan delapan fraksi membuat usulan tersebut memiliki dukungan lintas partai.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian anggota parlemen terhadap persoalan yang sedang dihadapi wakil presiden.

Baca Juga: Gibran Terancam Dimakzulkan, Luhut Ingatkan Pencalonan Bersama Prabowo, 'Bakal Ada Reaksi'

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang masih menjadi perdebatan di ruang publik.

Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, khususnya terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu kewenangan DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui mekanisme ini, anggota parlemen dapat menyampaikan sikap kelembagaan terhadap persoalan penting, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden.

Baca Juga: Gibran Mau Mundur dari Kursi Wapres? Isi Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo Akhirnya Terungkap

Pengajuan tersebut menjadi langkah awal sebelum proses pembahasan lebih lanjut dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan.

Meski jumlah pengusul mencapai 120 orang, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya.

Proses pemakzulan memiliki tahapan hukum dan konstitusional yang harus dipenuhi. DPR harus terlebih dahulu membahas serta mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila proses berlanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang menjadi dasar usulan pemberhentian.

Baca Juga: Akbar Faizal Sentil Jokowi soal Gibran, Pesannya Menohok, 'Berjiwa Besarlah'

Selanjutnya, keputusan mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden berada dalam kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui mekanisme persidangan yang diatur konstitusi.

Karena itu, agenda paripurna DPR kali ini menjadi salah satu tahapan penting yang patut dicermati dalam perkembangan politik nasional.

Masyarakat kini menantikan bagaimana sikap DPR terhadap usulan tersebut dan apakah prosesnya akan berlanjut ke tahapan ketatanegaraan berikutnya.

Polemik ini sekaligus menjadi ujian bagi lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi.

Baca Juga: Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo

***