Gibran Terancam Dimakzulkan, Luhut Ingatkan Pencalonan Bersama Prabowo, 'Bakal Ada Reaksi'

AKURAT BANTEN – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari Luhut Binsar Pandjaitan.

Tokoh senior tersebut mengingatkan bahwa persoalan pemberhentian wakil presiden tidak bisa dilepaskan dari proses pencalonan dan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.

Luhut menilai, apabila Gibran benar-benar menghadapi proses pemakzulan, kemungkinan besar akan muncul reaksi dari yang bersangkutan.

Ia mengaitkan hal itu dengan fakta bahwa Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai pasangan Prabowo.

Baca Juga: Gibran Mau Mundur dari Kursi Wapres? Isi Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo Akhirnya Terungkap

Menurut Luhut, situasi tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi politik dari pencalonan yang sejak awal dilakukan dalam satu paket.

Ia pun menyoroti kompleksitas persoalan apabila pemberhentian wakil presiden dilakukan ketika masa jabatan masih berjalan.

Dalam pandangannya, Gibran telah melewati tahapan verifikasi persyaratan pencalonan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena itu, Luhut meminta agar persoalan yang kini berkembang tidak disikapi secara tergesa-gesa.

Baca Juga: Gibran Mau Tinggalkan Kursi Wapres? Pertemuan Rahasia 2,5 Jam dengan Prabowo Bikin Geger

Ia menilai, proses politik yang sudah berlangsung perlu diperhitungkan sebelum muncul langkah yang berpotensi menimbulkan polemik lebih luas.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keberatannya terhadap wacana pemberhentian Gibran di tengah masa jabatan.

Luhut juga menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi salah satu persoalan dalam dorongan pemakzulan.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas yang sah.

Baca Juga: Desak Pemakzulan Gibran: Aliansi Rakyat Menggugat Geruduk Sekretariat Wakil Presiden

Untuk menjelaskan pandangannya, Luhut memberikan contoh pengalaman keponakannya bernama Sansa.

Ia menyebut sang keponakan pernah mengikuti program pendidikan yang menurutnya serupa dengan jalur pendidikan Gibran.

Luhut mengatakan keponakannya kemudian melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Contoh tersebut digunakan untuk menggambarkan bahwa jalur pendidikan seperti itu juga ditempuh oleh orang lain.

Baca Juga: Gibran Disorot soal Ijazah, Nama Anies Baswedan Muncul! Refly Harun Ungkap Sosok Pengganti Wapres

Meski demikian, pernyataan Luhut merupakan pandangan pribadi mengenai polemik yang berkembang.

Penilaian hukum atas dokumen pendidikan tetap harus mengacu pada bukti dan keputusan lembaga yang berwenang.

Di tengah perdebatan tersebut, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR turut menjadi sorotan.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa usulan terkait hak tersebut telah memperoleh dukungan lebih dari 25 anggota dewan.

Baca Juga: Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo

Dukungan itu disebut datang dari anggota lintas fraksi.

Namun, tanda tangan yang terkumpul diklaim merupakan inisiatif pribadi para anggota DPR, bukan keputusan atau instruksi resmi partai politik.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Meski demikian, dukungan terhadap usulan tersebut tidak serta-merta membuat Gibran langsung dimakzulkan.

Baca Juga: Gibran Terancam Kehilangan Kursi Wapres? Pakar Hukum Minta DPR Segera Bertindak

Terdapat tahapan dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi sebelum proses pemberhentian dapat berlanjut.

Selain membahas persoalan Gibran, Luhut mengingatkan para elite politik dan masyarakat agar tidak terus larut dalam pertentangan.

Ia meminta semua pihak mengendalikan ego serta menghindari kebencian dan dendam yang berkepanjangan.

Menurutnya, perbedaan pendapat seharusnya disikapi dengan kepala dingin.

Baca Juga: Gibran Terancam Kehilangan Kursi Wapres? Pakar Hukum Minta DPR Segera Bertindak

Ia juga mempertanyakan apakah Indonesia ingin terus diwarnai perselisihan politik, sementara masih banyak persoalan nasional yang membutuhkan perhatian bersama.

Pernyataan Luhut menambah dinamika perdebatan mengenai masa depan jabatan Gibran.

Publik kini menanti perkembangan wacana di parlemen serta proses hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan wakil presiden tersebut.

***