Gibran Mau Mundur dari Kursi Wapres? Isi Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo Akhirnya Terungkap

AKURAT BANTEN – Dinamika politik di lingkungan Istana Kepresidenan menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri masa jabatan sebagai wakil presiden.

Keinginan tersebut disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran mengadakan pembicaraan di Istana.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas sejumlah persoalan, termasuk niat Gibran untuk mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Gibran Mau Tinggalkan Kursi Wapres? Pertemuan Rahasia 2,5 Jam dengan Prabowo Bikin Geger

Penyampaian keinginan tersebut berlangsung ketika perhatian publik tertuju pada perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Keterangan dari Istana sekaligus menjawab kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran.

Prasetyo menyatakan bahwa Presiden tidak mengambil sikap penolakan seperti yang ramai diberitakan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada wakil presidennya.

Baca Juga: Desak Pemakzulan Gibran: Aliansi Rakyat Menggugat Geruduk Sekretariat Wakil Presiden

Walaupun demikian, belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri Gibran telah diterima atau berlaku secara resmi.

Penyampaian keinginan untuk mundur masih harus dibedakan dari proses pemberhentian atau pengunduran diri yang memiliki ketentuan konstitusional.

Selain persoalan jabatan, pembicaraan antara Prabowo dan Gibran juga menyentuh polemik mengenai dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran menginginkan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Baca Juga: Gibran Disebut Berpotensi Diganti, 10 Nama Ini Muncul dalam Prediksi Pengamat, Ada Puan dan AHY!

Jalur yang disebut akan ditempuh adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan seiring berkembangnya pembahasan mengenai putusan MK dan MA.

Isu dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.

Dengan menempuh jalur peradilan, Gibran disebut ingin memperoleh ruang untuk menguji persoalan tersebut berdasarkan prosedur hukum.

Baca Juga: Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo

Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan keputusan lembaga peradilan yang berwenang.

Kabar mengenai keinginan Gibran untuk mundur memunculkan berbagai spekulasi mengenai kelanjutan posisinya dalam pemerintahan.

Terlebih, persoalan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya perhatian terhadap dinamika politik dan hukum nasional.

Meski demikian, masyarakat perlu mencermati bahwa pernyataan mengenai niat pengunduran diri tidak otomatis membuat seseorang kehilangan jabatannya.

Baca Juga: Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo

Perubahan status wakil presiden harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Hingga keterangan Istana disampaikan, belum ada keputusan final mengenai pengunduran diri Gibran.

Prabowo juga belum mengumumkan persetujuan resmi atas keinginan tersebut.

Pertemuan selama dua setengah jam itu pun menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai langkah yang akan diambil Gibran berikutnya.

Baca Juga: Gibran Terancam Kehilangan Kursi Wapres? Pakar Hukum Minta DPR Segera Bertindak

Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut, baik terkait penyelesaian polemik dokumen pendidikan melalui jalur hukum maupun kepastian mengenai masa depannya sebagai wakil presiden.

Perkembangan ini menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme ketatanegaraan.

Setiap keputusan yang diambil nantinya harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik.

***