HKN 2026 di Kota Tangerang, Warga Panunggangan Barat Justru Kehilangan Akses Puskesmas

Handrian Setiawan | 12 November 2026, 08:09 WIB

HKN 2026 di Kota Tangerang, Warga Panunggangan Barat Justru Kehilangan Akses Puskesmas - Istimewa

AKURAT BANTEN - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026 yang mengusung tema “Sehat untuk Semua” menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Namun, harapan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Tangerang. Warga Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, hingga kini masih memperjuangkan kembalinya fasilitas Puskesmas Panunggangan Barat yang pelayanannya telah digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.

Penggabungan tersebut dikeluhkan masyarakat lantaran membuat akses pelayanan kesehatan semakin jauh dan antrean pasien semakin panjang. Terlebih, Puskesmas Cibodasari kini harus melayani masyarakat dari tiga kelurahan sekaligus.

Persoalan itu kembali mencuat setelah Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Rabu (11/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai pengadaan kembali puskesmas di wilayah mereka. Sebab, persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret.

Dua Tahun Bersurat, Warga Belum Mendapat Kepastian

Ketua Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat Suryadi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan permohonan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang sejak sekitar dua tahun lalu.

Saat itu, warga berharap pelayanan Puskesmas Panunggangan Barat tetap dipertahankan meskipun bangunan sebelumnya dialihkan untuk pembangunan rumah sakit.

Selama proses pembangunan, pelayanan kesehatan sempat dipindahkan ke tempat kontrakan di kawasan Jalan Perkebunan Raya. Namun, setelah masa kontrak berakhir, pelayanan tersebut tidak lagi dilanjutkan dan akhirnya digabungkan dengan Puskesmas Cibodasari.

"Kami sudah bersurat ke Dinas Kesehatan sekitar dua tahun lebih lalu. Harapan kami sederhana, puskesmas tetap ada dan jangan sampai pelayanan masyarakat digabungkan ke Puskesmas Cibodasari. Tetapi sampai kontrakan habis, pelayanan akhirnya dipindahkan dan digabung," ujar Suryadi kepada awak media.

Menurutnya, warga bahkan telah berupaya membantu pemerintah mencarikan alternatif lahan untuk pembangunan kembali puskesmas.

Salah satu lokasi yang sempat diusulkan berada di sekitar kantor kelurahan. Namun, rencana tersebut terkendala status kepemilikan lahan. Warga kemudian mencari alternatif lain yang bahkan telah disurvei oleh pihak Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Kendati demikian, hingga audiensi berlangsung, masyarakat masih menunggu kepastian mengenai lokasi, perencanaan, dan realisasi pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Satu Puskesmas Layani Tiga Kelurahan, Warga Tewas Dalam Antrean

Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah mengatakan, persoalan bermula ketika Puskesmas Panunggangan Barat dialihkan menjadi rumah sakit.

Selama pembangunan berlangsung, pelayanan kesehatan sempat ditempatkan di lokasi sementara. Namun, setelah kontrak tempat tersebut berakhir, pelayanan justru dipusatkan di Puskesmas Cibodasari.

Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan baru karena satu fasilitas kesehatan harus menanggung kebutuhan masyarakat dari tiga kelurahan, yakni Cibodasari, Cibodas, dan Panunggangan Barat.

Akibatnya, kapasitas pelayanan dinilai perlu dievaluasi agar sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.

"Ini pelayanan dasar kesehatan, jangan sampai diabaikan. Keluhannya sudah bertahun-tahun. Bayangkan, satu puskesmas harus melayani tiga kelurahan. Tentu bebannya sangat besar dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya," ujarnya.

Saiful juga mengaku menerima laporan masyarakat mengenai antrean panjang hingga berjam-jam. Bahkan, terdapat laporan warga meninggal dunia ketika sedang mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski demikian, laporan mengenai warga meninggal dunia tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kronologi dan kaitannya dengan pelayanan kesehatan.

DPRD Siapkan RDP dengan Dinas Kesehatan

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, DPRD Kota Tangerang berencana memfasilitasi pembahasan lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin menyatakan kesiapannya mengawal persoalan tersebut setelah menerima surat resmi dari Forum RW Panunggangan Barat.

"Kami tinggal menunggu surat resmi dari masyarakat Forum RW Panunggangan Barat. Kami siap mengadakan RDP dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait," katanya.

Mustofa menegaskan, persoalan akses pelayanan kesehatan harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan dalam memperoleh layanan medis tanpa harus menghadapi hambatan yang berlarut-larut.

Ia berharap pembahasan bersama Dinkes nantinya dapat menghasilkan solusi yang jelas, bukan sekadar menampung keluhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni tidak merespon ketika dikonfirmasi perihal tersebut.

Humas Dinkes, Anty pun belum menjawab sejumlah pertanyaan. Justru, ia bertanya balik terkait surat yang pernah dikirim warga sebelumnya.

"Saya lagi di jalan, mas. Dari Provinsi. Ini surat maksudnya apa serta ditujukan ke siapa ya? Coba dikroscek dulu suratnya. Nanti kalo ada bukti penerimaan suratnya info ya. Saya belum kroscek," kata Anty. ***

#HKN #Tangerang #Puskesmas #Dprd