Bakal Jadi Akhir Dinasti Solo? Isu Pengunduran Diri Gibran Disebut Cuma Manuver Tingkat Tinggi

AKURAT BANTEN— Panggung politik nasional mendadak diguncang oleh rumor panas mengenai rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Di tengah simpang siurnya kabar tersebut, analisis tajam datang dari mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014–2019, Budianto Tarigan.

Budianto secara blak-blakan meragukan kebenaran isu mundurnya Gibran.

Ia menilai, wacana yang santer diperbincangkan di ruang publik ini tidak lebih dari sebuah manuver politik tingkat tinggi atau sekadar gimmick untuk meredam ketegangan, alih-alih sebuah keputusan yang benar-benar akan dieksekusi secara nyata.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam bincang-bincang mendalam di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (11/11/2026).

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta mempercayai narasi yang dihembuskan sebelum ada langkah konstitusional yang sah.

Jangan percaya itu ayunan politik. Kalau Gibran memilih mengundurkan diri secara personal, dia bikin surat dong ke MPR, tegas Budianto.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Ancaman Serius: Penyadapan Presiden Bukan Main-Main, 'Gak Ada Jawaban Kecuali Makar!'

Pertemuan dengan Prabowo Dinilai Belum Cukup

Menanggapi spekulasi yang mengaitkan isu ini dengan pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, Budianto memandang hal tersebut masih jauh dari kata final.

Menurutnya, komunikasi antartokoh nomor wahid di negeri ini belum cukup untuk merepresentasikan proses pengunduran diri secara administratif negara.

Ia menekankan bahwa jabatan Wakil Presiden merupakan institusi konstitusional yang diatur secara ketat oleh undang-undang.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak bisa hanya disampaikan melalui lisan atau kesepakatan informal di balik meja.

“Harus ada surat resmi yang dilayangkan ke MPR. Publik perlu melihat langkah administratif yang jelas sebelum menyimpulkan Gibran benar-benar akan meninggalkan jabatannya,” imbuhnya.

Baca Juga: Alarm Darurat Makan Bergizi Gratis! 162 Siswa dan Guru Tumbang Massal, SPPG Umbulharjo Disorot Tajam

Menyinggung Rekam Jejak Politik Keluarga

Tak berhenti di situ, Budianto juga melontarkan kritik pedas terhadap tradisi politik keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Berdasarkan penilaian subjektifnya, ia meragukan ada anggota keluarga tersebut yang akan mengambil langkah sukarela untuk mundur dari kekuasaan.

Emang kapan kita lihat tradisi keluarga ini mundur? Enggak ada. Jangankan mundur, mengakui kesalahan saja mungkin berat.

Pernyataan kontroversial ini ia gunakan untuk memperkuat argumennya mengapa skenario Gibran melepaskan jabatan Wapres sangat kecil kemungkinannya terjadi di dunia nyata.

Baca Juga: Gibran Dimakzulkan atau Mundur? Mahfud MD Wanti-Wanti Bahaya Tersembunyi: 'Lebih Soft Kalau Minta Berhenti'

Proses Hukum Tetap Harus Dikawal

Terlepas dari riuhnya wacana pergantian kekuasaan, Budianto mengingatkan publik agar tidak kehilangan fokus pada substansi persoalan hukum yang sedang bergulir.

Ia mendesak agar polemik dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta tenggelam hanya karena teralihkan oleh isu pengunduran diri.

“Proses hukum yang sudah berjalan itu terus harus kita kawal. Kita harus memberikan legitimasi dan edukasi politik kepada generasi berikutnya,” ujar Budianto dengan nada tegas.

Bagi dirinya, penegakan hukum yang transparan jauh lebih penting untuk membuktikan bahwa pejabat publik tidak kebal terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga: Gibran Terancam Tinggalkan Kursi Wapres? Mahfud MD Sebut Sosok Ini Layak Jadi Penggantinya

Sinyal Akhir Dinasti Solo?

Menutup analisisnya, Budianto menyinggung apa implikasi politik yang besar jika seandainya skenario mundurnya Gibran benar-benar terjadi di masa depan. Ia meminjam filosofi politik senior Akbar Tanjung untuk menggambarkan betapa dinamis dan kejamnya panggung kekuasaan.

Kalau nanti Gibran mundur, itu akhir dari Dinasti Solo. Meminjam kata Akbar Tanjung, dalam politik itu bisa mati berkali-kali, bisa jatuh berkali-kali.

Kini, bola panas berada di tangan para elite politik. Apakah isu pengunduran diri ini murni strategi bertahan di tengah tekanan, atau sekadar badai politik sesaat yang sengaja diciptakan untuk menguji ombak? Waktu yang akan menjawabnya.(**)