Mahfud MD Bongkar Ancaman Serius: Penyadapan Presiden Bukan Main-Main, 'Gak Ada Jawaban Kecuali Makar!'

Abdurahman | 11 November 2026, 15:32 WIB

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pandangannya mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan kewenangan TNI dalam pengamanan kepala negara. (Sumber: YouTube Mahfud MD Official)

AKURAT BANTEN-Dunia politik tanah air kembali diguncang oleh pernyataan bernada alarm darurat dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Ia secara terbuka membongkar isu krusial mengenai dugaan penyadapan yang menyasar Presiden.

Menurutnya, tindakan ini sama sekali tidak bisa dianggap sepele atau sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan sebuah ancaman kedaulatan negara yang mengarah pada indikasi makar.

Pernyataan tajam ini disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD Official, yang langsung menyita perhatian publik serta para analis pertahanan dan keamanan nasional.

'Gak Ada Jawaban Kecuali Makar': Membedah Motif Penyadapan Kepala Negara

Sebagai figur yang sarat pengalaman di panggung hukum dan pemerintahan Indonesia, Mahfud menegaskan bahwa aksi intersepsi atau penyadapan terhadap seorang kepala negara memiliki dimensi ancaman yang sangat masif.

Posisi strategis Presiden sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi eksekutif membuat tindakan semacam ini mustahil dibenarkan dengan dalih apa pun.

Jawaban apa yang bisa diberikan ketika mengapa kamu menyadap presiden? Gak ada jawabannya kecuali makar. — Mahfud MD

Kendati demikian, Mahfud bersikap objektif dengan memposisikan temuan atau dugaan penyadapan ini sebagai bukti permulaan yang wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme investigasi mendalam.

Ia menekankan bahwa dugaan tersebut belum serta-merta menjadi vonis hukum tetap, melainkan sinyal bahaya yang harus diuji secara ketat unsur-unsur pidananya.

Urgensi Pengamanan Nasional dan Peran Konstitusional TNI

Menjawab situasi yang memanas di ibu kota—termasuk pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta yang dikaitkan dengan pengamanan ring satu—Mahfud mengingatkan publik tentang adanya payung hukum yang tegas mengatur hal tersebut.

Langkah pengamanan ekstra ini bukanlah keputusan sembarangan, melainkan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025).

Di dalam undang-undang tersebut, pengamanan Presiden, Wakil Presiden, beserta keluarganya dikategorikan secara resmi ke dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut Undang-Undang TNI kalau ada ancaman terhadap Presiden, TNI yang wajib melindungi, tegas Mahfud, menggarisbawahi bahwa stabilitas keamanan kepala negara merupakan harga mati bagi pertahanan nasional.

Jaring Pengaman Hukum: Dari UU Telekomunikasi hingga Pasal Makar KUHP

Lebih jauh, Mahfud mengingatkan bahwa isu penyadapan ini juga beririsan langsung dengan perlindungan hak privasi masyarakat luas.

Praktik intersepsi ilegal tidak hanya mengancam keselamatan satu figur penting di istana, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik terhadap keamanan sistem telekomunikasi nasional.

Sejumlah instrumen hukum positif di Indonesia telah secara tegas memagari tindakan ilegal ini:

Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: Melarang keras segala bentuk penyadapan informasi yang disalurkan lewat jaringan telekomunikasi tanpa hak.
Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Mengatur larangan intersepsi ilegal, dengan pengecualian mutlak yang hanya diberikan kepada lembaga penegak hukum resmi demi kepentingan penegakan hukum.
Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Menjerat tindak pidana makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan unsur kesengajaan merampas kemerdekaan, membunuh, atau melumpuhkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pernyataan keras Mahfud MD ini menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga intelijen untuk memperketat keamanan siber nasional, sekaligus memastikan bahwa setiap celah ancaman terhadap kedaulatan negara dapat ditindak secara tuntas dan transparan.(**)

#Mahfud MD #Makar #Presiden