Anies, Ganjar, dan Mahfud Bakal Masuk Istana? Wacana Pemakzulan Gibran Ikut Jadi Sorotan

Aullia Rachma Puteri | 12 Oktober 2026, 10:02 WIB

ANIES DAN GANJAR BISA MASUK ISTANA KALAU GIBRAN MUNDUR?

AKURAT BANTEN – Usulan untuk mempertemukan kembali tokoh-tokoh yang pernah berseberangan dalam Pemilihan Presiden 2024 melalui keterlibatan di pemerintahan kembali menjadi perbincangan.

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD disebut sebagai figur yang dinilai berpotensi mengambil peran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah gagasan tersebut, isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menarik perhatian.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mendorong agar pemerintah membuka ruang bagi tokoh-tokoh di luar lingkaran pendukung utama untuk ikut berkontribusi.

Ia menilai pengalaman dan kapasitas para tokoh tersebut dapat dimanfaatkan demi kepentingan nasional.

Syahganda bahkan menyebut Anies Baswedan sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk menduduki posisi Menteri Pendidikan.

Menurutnya, perbedaan pilihan politik dalam pemilu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

Ia juga mengingatkan bahwa Prabowo pernah bergabung dalam kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah sebelumnya menjadi pesaing dalam kontestasi pemilihan presiden.

Pengalaman itu, menurut Syahganda, dapat menjadi gambaran bahwa persaingan politik tidak harus berlanjut menjadi permusuhan berkepanjangan.

Selain Anies, Syahganda turut menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki kapasitas yang dapat dipertimbangkan.

Gagasan tersebut mengarah pada pembentukan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap berbagai pandangan politik.

Namun, rencana merangkul tokoh dari berbagai kubu tidak sepenuhnya mendapat dukungan.

Heru Subagia, penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, mengingatkan bahwa penambahan tokoh ke dalam kabinet perlu mempertimbangkan efektivitas pemerintahan dan keseimbangan demokrasi.

Menurut Heru, sistem politik membutuhkan pihak yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara kritis.

Jika seluruh kekuatan politik terkonsentrasi dalam pemerintahan, ia khawatir pengawasan terhadap kebijakan eksekutif menjadi kurang optimal.

Efisiensi anggaran juga menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan.

Pertemuan Anies, Ganjar, dan Mahfud di Yogyakarta turut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan komunikasi politik di antara mereka.

Meski demikian, pertemuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesepakatan untuk membentuk kekuatan politik baru ataupun mengajukan syarat tertentu kepada pemerintah.

Belum ada kepastian bahwa ketiga tokoh tersebut menerima usulan untuk masuk kabinet.

Tidak ada pula konfirmasi bahwa gagasan tersebut secara resmi dikaitkan dengan tuntutan pemakzulan Gibran.

Sementara itu, Mahfud MD menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi apabila wacana pemakzulan benar-benar hendak dibawa ke jalur konstitusional.

Besarnya dukungan partai-partai terhadap pemerintahan di DPR menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika pembahasan.

Meski demikian, pemakzulan tidak cukup hanya mengandalkan dukungan politik atau pernyataan di ruang publik.

Proses tersebut wajib mengikuti tahapan yang diatur dalam UUD 1945, termasuk peran DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo belum memberikan jawaban langsung mengenai wacana pemakzulan Gibran.

Ia justru menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta dampak asap yang menimbulkan keluhan hingga ke negara tetangga.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa wacana rekonsiliasi politik dan pemakzulan Gibran merupakan dua persoalan berbeda.

Usulan pembentukan kabinet yang lebih inklusif masih berupa gagasan, sedangkan pemakzulan harus melalui mekanisme konstitusional sebelum dapat menghasilkan keputusan resmi.

***

#Syahganda Nainggolan #Anies Baswedan #Ganjar Pranowo #Mahfud MD #Prabowo Subianto #Wacana Pemakzulan Gibran