PROJO Sentil Pihak yang Kalah Pilpres, Polemik Gibran Disebut Punya Agenda Tersembunyi!

Aullia Rachma Puteri | 1 November 2026, 22:07 WIB

projo sebut ada pihak yang kalah pilpres 2024 serang gibran

AKURAT BANTEN – Persoalan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memicu perdebatan politik.

Organisasi relawan pendukung pemerintahan, PROJO, menduga polemik tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan tekanan politik terhadap pemerintahan saat ini.

Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, menilai munculnya desakan pemakzulan Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca-Pemilihan Presiden 2024.

Ia menyindir kemungkinan adanya pihak yang masih belum menerima hasil kontestasi politik sebelumnya.

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran berpotensi dijadikan alat untuk kembali mempersoalkan hasil kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Freddy berpandangan bahwa polemik tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar.

Ia juga menilai Gibran tidak seharusnya langsung mengundurkan diri hanya karena menghadapi tekanan dan tuntutan dari sejumlah pihak.

Sebaliknya, seluruh persoalan perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Freddy melihat perkembangan isu Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pendidikan.

Ia menduga terdapat kepentingan politik yang ikut mewarnai munculnya tuntutan agar putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut meninggalkan jabatan wakil presiden.

Menurutnya, pihak-pihak yang mendorong pemakzulan harus mampu menunjukkan dasar hukum yang kuat, bukan sekadar membangun tekanan melalui opini publik.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Freddy bahkan menyinggung kemungkinan polemik yang awalnya menyasar Gibran dapat berkembang menjadi persoalan yang turut menyeret posisi Prabowo.

Namun, hal tersebut merupakan kekhawatiran politik yang disampaikannya, bukan kepastian bahwa terdapat rencana untuk menjatuhkan Presiden.

Polemik ini semakin berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Freddy menilai masyarakat perlu membedakan persoalan administrasi pendidikan dengan mekanisme pemilihan dan pemberhentian pejabat negara.

Menurutnya, pembatalan dokumen administrasi tidak serta-merta menghapus hasil Pemilihan Presiden 2024 maupun menggugurkan jabatan Gibran.

Ia mengingatkan bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden memiliki prosedur tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Artinya, tidak ada pemberhentian yang dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan sepihak atau tekanan politik.

Di tengah berkembangnya polemik, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Ia mengingatkan agar masalah administrasi pendidikan Gibran tidak diperluas hingga menjadi persoalan yang menyeret Presiden Prabowo.

Menurut Doli, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan konteks dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbagai respons dari kalangan partai politik tersebut menunjukkan bahwa isu Gibran telah berkembang menjadi pembahasan penting dalam dinamika politik nasional.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah partai-partai di parlemen dalam menyikapi persoalan tersebut.

Apakah polemik ini akan berlanjut menjadi proses politik di DPR atau diselesaikan melalui jalur hukum, masih menjadi perkembangan yang dinantikan masyarakat.

***

#PROJO #Gibran Rakabuming Raka #Freddy Damanik #Pemakzulan Gibran #Prabowo Subianto #Polemik Ijazah Gibran