Dilema Penataan Stasiun Tangerang: Pemkot Didesak Tuntaskan Parkir Liar, Bukan Hanya Relokasi PKL

David Amanda | 30 Oktober 2026, 01:46 WIB

Dilema Penataan Stasiun Tangerang: Pemkot Didesak Tuntaskan Parkir Liar, Bukan Hanya Relokasi PKL - Istimewa

AKURAT BANTEN - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Stasiun Tangerang menuju Pasar Anyar memicu desakan publik terkait penataan ruang yang komprehensif.

Para pengguna transportasi massal Kereta Rel Listrik (KRL) meminta otoritas setempat tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan ketertiban umum, terutama dalam memberantas praktik parkir liar yang masih marak di kawasan tersebut.

Sejumlah penumpang menilai, proyek revitalisasi pedestrian di sekitar stasiun tidak akan membuahkan hasil optimal apabila pembiaran terhadap okupasi trotoar oleh kendaraan bermotor terus berlanjut.

Penataan kawasan dinilai harus menyentuh seluruh akar masalah yang menghambat aksesibilitas publik.

Dwi, seorang pengguna KRL aktif di Stasiun Tangerang, menyatakan bahwa sterilisasi pedagang demi pembangunan infrastruktur jalan kaki harus berjalan selaras dengan penindakan kendaraan yang parkir secara ilegal.

"Menurut saya, kalau PKL ditertibkan untuk pembangunan trotoar, parkir liar di sekitar Stasiun Tangerang juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai hanya pedagang yang ditertibkan, sementara kendaraan masih parkir sembarangan dan mengganggu akses pejalan kaki," ujar Dwi saat ditemui di lokasi, Rabu (28/10/2026).

Menurut Dwi, aspek keselamatan dan kenyamanan komuter esensial untuk dipulihkan. Pemindahan aktivitas ekonomi informal dinilai belum cukup menjadi solusi jika akses utama keluar-masuk stasiun masih terblokade oleh kendaraan yang melanggar aturan.

Sorotan senada terkait urgensi evaluasi total di Jalan Kiasnawi juga diutarakan oleh Rani, penumpang KRL lainnya. Ia menegaskan perlunya ketegasan yang merata dari pemangku kebijakan.

"Kalau memang ingin membuat kawasan Stasiun Tangerang lebih tertata, seharusnya bukan hanya PKL yang menjadi perhatian, tetapi juga kendaraan yang parkir sembarangan," tegas Rani.

Selain mendesak tindakan represif saat ini, Rani mengingatkan pentingnya konsistensi pengawasan pasca-proyek infrastruktur pedestrian selesai dikerjakan.

Tanpa adanya patroli dan penegakan hukum yang berkelanjutan, fasilitas bagi pejalan kaki tersebut rentan beralih fungsi kembali menjadi kantong parkir ilegal.

"Kalau trotoar sudah dibangun, jangan sampai nantinya kembali terganggu oleh parkir liar. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara rutin agar penataan kawasan stasiun bisa berjalan sesuai tujuan dan tidak hanya dilakukan sementara," pungkasnya. ***

#Tangerang #Stasiun #PKL #KRL