Cicilan Lunas Bertahun-tahun tapi Belum SHM? Tarif Iuran Bengkak Tanpa Transparansi, Ratusan Warga Lippo Karawaci Geruduk Menara Matahari

AKURAT BANTEN— Suasana di depan Gedung Menara Matahari, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, mendadak memanas pada Rabu (28/10/2026) pagi.

Ratusan penghuni kawasan hunian elite yang tergabung dalam Paguyuban Warga Lippo Village tumpah ruah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut ketegasan dari pihak pengelola dan pengembang.

Massa yang membentangkan berbagai spanduk bernada protes ini datang dari berbagai kawasan strategis, mulai dari Lippo Centra, wilayah Utara dan Barat, kawasan Park Serpong, hingga penghuni klaster Cendana Icon.

Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas ketidakpastian hukum properti serta dugaan sepihak terkait beban pungutan iuran lingkungan.

Kami sudah memenuhi kewajiban membayar dan melunasi cicilan bertahun-tahun, tapi jangankan memegang sertifikat (SHM), kejelasan status legalitas rumah kami sendiri seperti digantung. Di sisi lain, iuran bulanan terus ditarik tanpa ada transparansi laporan penggunaannya!

— Pernyataan Perwakilan Paguyuban Warga Lippo Village

Baca Juga: Demo Mahasiswa Nyaris Lumpuhkan Sudirman: 5 Tuntutan Menggelegar, Langkah Menuju Bundaran HI Ditahan Dua Lapis Aparat

Akar Kemarahan: Dari Kejelasan Sertifikat Hingga Iuran Lingkungan

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, unjuk rasa ini menyuarakan empat poin tuntutan krusial yang selama ini dinilai luput dari respons cepat pihak manajemen pengelola (Town Management Development / TMD) dan pengembang Lippo Group:

1. Kepastian Legalitas Sertifikat Rumah (SHM):

   Sorotan paling tajam disuarakan oleh para penghuni klaster Cendana Icon. Meski masa cicilan dan pelunasan hunian sudah berjalan lebih dari 5 tahun, mereka mengeluhkan belum juga mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan hingga kini masih sebatas memegang Akta Jual Beli (AJB).

2. Transparansi Tarif IPKL:

   Penghuni memprotes besaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPKL) yang dinilai terus membengkak secara sepihak. Warga menegaskan bahwa tarif tinggi tersebut tidak pernah dibarengi dengan rincian laporan penggunaan alokasi biaya bulanan yang transparan dan terbuka kepada publik penghuni.

3. Desakan Penyerahan Fasum-Fasos (PSU):

   Massa mendesak kejelasan target serta waktu penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah setempat demi jaminan pemeliharaan fasilitas publik yang lebih pasti.

4. Optimalisasi Pelayanan Lingkungan:

   Warga mengeluhkan respons manajemen yang dinilai lamban terhadap aduan kerusakan fasilitas umum. Kualitas pelayanan lingkungan dirasa sangat tidak sebanding dengan tingginya tarif IPKL yang wajib disetorkan setiap bulan.

Jangan jadikan warga sekadar penyetor iuran bulanan tanpa kejelasan hak kepemilikan. Kami menuntut komitmen tertulis dan solusi konkret sekarang juga!

Baca Juga: Heboh! Ray Rangkuti Tiru Gimmick Gibran Sambil Sentil Polemik Ijazah: 'Saya Lagi Cari-Cari, Belum Menemukan'

Sempat Diwarnai Ketegangan di Lapangan

Jalannya aksi penyampaian pendapat ini sempat berjalan tegang saat perwakilan massa mendesak untuk melakukan audiensi dan negosiasi langsung dengan jajaran manajemen puncak pengembang.

Namun, upaya tersebut sempat mengalami penolakan di lokasi sebelum akhirnya massa tertahan di area luar gedung.

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pengawalan ketat dikerahkan oleh aparat kepolisian bersama petugas keamanan setempat di sepanjang area Menara Matahari.

Hingga berita ini diturunkan, gelombang tuntutan warga dan jalannya aksi unjuk rasa tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi maupun pernyataan tertulis dari pihak manajemen Lippo Group selaku pengembang.

Warga menegaskan siap mengawal persoalan ini hingga poin-poin tuntutan mereka dipenuhi secara sah dan transparan.(**)