Siapa Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati, Orang Dibalik Sengketa Lahan Milk Mantan Wapres Jusuf Kalla Ternyata Orang IKN?

AKURAT BANTEN - Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja lahir 6 Februari 1968. Ia merupakan alumnus Akademi Militer (Angkatan 1990) dan memiliki gelar pascasarjana dari Chartered Management Institute Inggris (2007).
Saat ini ia menduduki jabatan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan tugas khusus di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sejak Oktober 2023.
Nama Achmad Adipati mencuat setelah terlihat di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, yang melibatkan klaim lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (TGMT) (anak usaha Lippo Group) serta nama besar Jusuf Kalla.
Menghadapi sorotan, ia menyampaikan bahwa kehadirannya bukan untuk ikut eksekusi, melainkan untuk memastikan bahwa unsur TNI tidak terlibat secara aktif dalam proses tersebut.
“Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat,” ujarnya.
Pendidikan militer dan pengalaman luar negeri menandai profilnya ia pernah dikirim dalam misi internasional antara lain ke Lebanon sebagai Komandan Kontingen Garuda, serta mengikuti kursus intelijen dan operasi di Australia dan Inggris.
Kariernya di TNI AD menanjak: dari Letnan Dua (1990) hingga mendapat bintang Mayor Jenderal pada 2023.
Sebagai Staf Khusus KSAD yang ditempatkan di IKN, Achmad Adipati memiliki fungsi strategis dalam penataan aspek keamanan, pengaturan wilayah baru, serta integrasi antara fungsi militer dan sipil dalam kawasan ibu kota yang tengah dibangun.
Perannya di IKN menjadikannya figur kunci dalam lintas‐sektor antara pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah, dan sinkronisasi pertahanan sipil.
Hal ini menjadi relevan tidak hanya untuk wilayah Kalimantan Timur/Utara tetapi juga sebagai model bagi pengelolaan kawasan strategis di seluruh Indonesia, termasuk bagi wilayah penyangga seperti Banten.
Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja adalah profil militer dengan karier panjang dan posisi strategis di tengah pembangunan nasional, termasuk IKN.
Kendati sorotan publik terhadap kehadirannya di lokasi sengketa lahan menimbulkan kontroversi, pernyataannya menyebut bahwa perannya adalah pengawas, bukan eksekutor.
Baca Juga: Jusuf Kalla Soal Anies di Laporkan: Panggil Pak Jokowi, Baru Ramai Negeri Ini!
Bagi Banten, sorotan ini mengingatkan bahwa pembangunan wilayah dan penyelesaian konflik lahan tidak bisa lepas dari pengawasan transparan, kolaborasi sipil‐militer yang tepat, serta peranan warga yang aktif.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Bukan Anies atau Ganjar, Zulhas Malah Diusulkan Jadi Pengganti Gibran, Siapa Pengusulnya?
- 220.980 Prajurit TNI AL Disiagakan di Jakarta, Dokumen Pengerahan Ini Bikin Publik Bertanya-tanya!
- 3Mahfud MD Bongkar Dampak Putusan MA soal Suket Gibran, Nasib Jabatan Wapres Jadi Sorotan
- 4Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo
- 5Benyamin Davnie Resmi Jadi Ketua Dewan Penasehat Gerindra Tangsel, Siap Gaspol Konsolidasi Internal
- 6Tagihan Air Melonjak Hingga Rp2,3 Juta, Pelanggan Asal Cipondoh Ancam Laporkan Perumda Tirta Benteng ke Ombudsman
- 7Gibran Terancam Kehilangan Kursi Wapres? Pakar Hukum Minta DPR Segera Bertindak
- 8Komitmen DPAD Kota Tangerang: Ubah Perpustakaan Jadi Pusat Pemberdayaan dan Kreativitas Warga
- 9Terungkap Dugaan Motif Penyadapan Prabowo, Eks Kompolnas Singgung Kepentingan Politik Listyo Sigit
- 10Terungkap Dugaan Penyadapan Prabowo Lewat Sistem LIMS, Ada Apa dengan Listyo Sigit?








