Kementerian PU Pastikan Perbaikan Infrastruktur Publik Lebih Tangguh dan Tahan Lama

Akurat Banten - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan perbaikan fasilitas umum pascakerusuhan tidak hanya sekadar memperbaiki kerusakan, tetapi juga menghadirkan kualitas baru dengan material yang lebih tangguh dan berdaya tahan tinggi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan strategi agar infrastruktur publik, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), lebih aman dari aksi vandalisme maupun risiko bencana.

“Kami ingin meningkatkan kualitas materialnya. Beberapa JPO seperti di Senen yang sebelumnya memakai kaca biasa, kini sebagian akan diganti dengan kaca tempered supaya tidak gampang dipecahkan,” jelas Dewi.

Tidak berhenti di situ, material tahan api juga akan dipasang menggantikan bahan lama yang rawan terbakar.

Langkah ini ditempuh setelah sejumlah fasilitas publik sempat rusak akibat kebakaran yang muncul ketika demonstrasi berlangsung.

Menurut Dewi, penggunaan material yang lebih baik tetap mengikuti desain awal bangunan sehingga proses perbaikan berlangsung cepat tanpa mengubah fungsi utama fasilitas.

“Kalau ingin cepat, kami akan mengacu pada desain awal. Bedanya, kali ini kami pakai bahan yang lebih tahan lama dan tidak mudah terbakar,” katanya.

Dua titik utama yang menjadi perhatian adalah JPO Senen dan JPO Polda Metro Jaya.

Meski kini sudah dapat digunakan warga, perbaikan masih terus dikebut, terutama untuk rumah lift di JPO Polda Metro Jaya yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Baca Juga: Kasus Keracunan Massal Jadi Pelajaran, BPOM Tekankan 5 Kunci Keamanan Pangan

Selain Jakarta, Kementerian PUPR juga mendapat tugas memperbaiki fasilitas umum di enam provinsi lain yang terdampak cukup parah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta.

“Enam provinsi utama ini akan jadi fokus kami karena tingkat kerusakannya cukup besar,” ujar Dewi.

Harapan pemerintah jelas, infrastruktur publik tidak hanya cepat pulih, tetapi juga bisa bertahan lebih lama dan memberi rasa aman bagi masyarakat yang menggunakannya setiap hari.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa seluruh biaya pemulihan fasilitas umum akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.

Ia menyebut kerusakan akibat kerusuhan mencapai Rp950 miliar, dan dana perbaikan sudah disiapkan melalui pos kedaruratan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” kata AHY.

Dengan dukungan anggaran tersebut, AHY memastikan pemulihan berjalan cepat tanpa mengganggu program pembangunan reguler yang sedang berlangsung.

Langkah Kementerian PUPR ini dipandang sebagai momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas umum.

Baca Juga: Indosat IM3 Hadirkan Jaringan 5G Andal dan Proteksi Digital di Festival Musik

Sebab, infrastruktur publik yang lebih kuat, aman, dan nyaman akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam memastikan pelayanan dasar tetap terjaga, meski sempat diterpa kerusuhan.

Pada akhirnya, upaya ini bukan hanya soal memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga soal menghadirkan infrastruktur baru dengan standar lebih tinggi agar tidak mudah lagi dikorbankan oleh aksi segelintir pihak yang merugikan kepentingan bersama.***