Interupsi di Rapat Paripurna HUT Banten Ke-24, Musa Weliansyah Soroti Kebijakan Pj Gubernur Banten

AKURAT BANTEN, LEBAK - Musa Weliansyah Wakil Ketua Fraksi PPP–PSI DPRD Banten, minta Pj Gubernur Banten, mengevaluasi kebijakan e–Katalog. Sebab, dengan adanya kebijakan e–Katalog tersebut banyak pengusaha lokal menjerit.

”Kami sangat prihatin melihat pengusaha lokal menjerit di Provinsi Banten dengan adanya pola e-katalog. Ini adalah kebijakan Pj Gubernur Banten,” kata Musa saat melakukan interupsi pada acara Rapat Paripurna HUT Banten ke 24 di Gedung DPRD setempat, Jumat (4/10/2024)

“Tolong minta dievaluasi kembali kebijakan e-katalog, karena ini membuka ruang korupsi oknum PPK, KPA, kolaborasi dengan pengusaha yang bisa diajak untuk melakukan korupsi. Mohon menjadi catatan ini dari masukan pengusaha banten. Mohon dicatat pak Pj,” tegas Musa.

Baca Juga: Begini Strategi Rans Nusantara Hebat Manjakan Pecinta Kuliner di BSD Tangerang

Interupsi yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI tersebut, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.

Bahkan berdasarkan Pantauan wartawan dilapangan , Musa langsung meminta izin kepada pimpinan sidang melalui pengeras suara, usai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyampaikan sambutan.

Selain itu, Musa menyampaikan beberapa poin. Diantaranya, Ia mengaku miris dengan keberadaan pabrik obat terlarang yang belum lama ini berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional (BNN).

Baca Juga: Selundupkan Benih Lobster 85.129 Ekor, Warga Pandeglang Diringkus di Bandara Soetta

“Banten adalah daerah yang relijius berjuta santri dan pondok pesantren, akan tetapi di HUT Banten ini, di masa remaja Provinsi Banten ini kita disambut dengan adanya pabrik ekstasi yang tidak jauh dari pusat kota, saya sangat miris sekali,” um tandas Musa.

Pada kesempatan itu, Musa juga mempertanyakan keseriusan Pemprov Banten dalam menutup pabrik miras di Cikande Kabupaten Serang.

“Di HUT Banten yang ke 24 ini juga nampaknya belum ada keseriusan Pemprov dalam menutup pabrik miras yang ada di Cikande Kabupaten Serang,” ungkap mantan Anggota DPRD Lebak ini.

Baca Juga: Si Jago Merah Melahap Habis Lantai 5 dan 6 Mal Ciputra, Hanguskan Kafe dan Toko Buku

Dari pada itu, masalah kerusakan Infrastruktur jalan juga tak luput dari sorotan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Banten.

“Dari ujung barat sampai ke ujung timur, pantai begitu rusak, pertambangan merusak begitupun gunung-gunung, blm ada keseriusan dari Pemprov Banten,” pungkas Musa. (*)