Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Pramono Anung Buka Suara, 'Ada Pesan Penting untuk Pemerintah'

AKURAT BANTEN – Pergantian Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian setelah Suahasil Nazara dipercaya mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Purbaya Yudhi Sadewa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut memberikan tanggapan mengenai perubahan tersebut.
Ia menilai keputusan pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden sehingga pemerintah daerah tidak perlu mempermasalahkan siapa figur yang ditunjuk.
Pramono menyampaikan hal itu ketika ditemui di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan tetap membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Menteri Keuangan yang baru.
Bagi Pramono, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.
Terlebih, kebijakan Kementerian Keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan berbagai program pembangunan.
Ia pun berharap Suahasil mampu menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Laporkan Rumah ke RT RW Sebelum Mudik Lebaran
Menurut Pramono, keberhasilan menteri baru dalam menjalankan tugas pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Suahasil bukanlah wajah baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum ditunjuk menjadi menteri, ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal dalam menjalankan tugas barunya.
Setelah resmi dilantik di Istana Negara, Suahasil menyatakan akan segera melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Kalideres Membara! 2.000 KK Melawan Proyek Krematorium "Siluman", Pramono Anung Dibuat Terperanjat!
Ia tidak ingin proses pergantian jabatan menghambat pekerjaan kementerian.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Suahasil adalah menjaga kepercayaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Menurutnya, anggaran negara harus dikelola secara kredibel agar mampu menopang berbagai agenda pemerintahan.
Suahasil juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan.
Dengan pengalaman sebelumnya di Kementerian Keuangan, ia memiliki pemahaman mengenai berbagai program dan pekerjaan yang sedang berlangsung.
Pergantian menteri tersebut berlangsung ketika kondisi ekonomi dan pengelolaan fiskal menjadi perhatian masyarakat.
Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dapat memberikan dampak luas, mulai dari pemerintah daerah hingga dunia usaha dan masyarakat.
Karena itu, masa awal kepemimpinan Suahasil akan menjadi periode penting.
Baca Juga: Pramono Desak Polisi Kejar Pelaku Teror Bom di Sekolah Internasional Kelapa Gading
Ia perlu memastikan transisi berlangsung lancar sekaligus memberikan kepastian bahwa pengelolaan keuangan negara tetap berjalan sesuai rencana.
Pramono sendiri menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap bekerja sama dengan Menteri Keuangan baru.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Hubungan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan fiskal yang menyentuh kepentingan daerah.
Baca Juga: MRT Masuk Banten, Pramono Anung dan Andra Soni Siap Kolaborasi Tahun Ini
Kebijakan transfer ke daerah, penganggaran, hingga program pembangunan membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, kembalinya Suahasil ke posisi strategis di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah memilih figur yang sudah memahami sistem internal kementerian.
Pengalaman sebagai wakil menteri menjadi bekal dalam menghadapi tanggung jawab baru.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Suahasil setelah resmi menjadi Menteri Keuangan.
Baca Juga: Jakarta Masih Hadapi Kemacetan, Pramono: Kondisi Umum Sudah Membaik
Komitmennya menjaga kredibilitas APBN dan melanjutkan pekerjaan kementerian akan diuji melalui kebijakan yang diambil dalam masa mendatang.
Sementara itu, respons Pramono menunjukkan bahwa pergantian pejabat di pemerintah pusat tidak mengubah komitmen Pemprov DKI untuk menjaga hubungan kerja dengan pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah, keberlanjutan koordinasi tetap menjadi hal utama.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Mahfud MD Tegaskan Harus Diproses Pidana: 'Sudah Jelas!'
- 2TNI AL Kerahkan KRI Brawijaya-320, Meriam 127 mm dan 25 mm Diuji di Laut Jawa
- 3Balsa Sekulic Menggila! Persib Bungkam Melbourne Victory 2-0, Maung Bandung Makin Dekat ke 16 Besar
- 4Bikin Malu! Warga Australia Mengamuk Usai Melbourne Victory Dihancurkan Persib Bandung di Kandang Sendiri
- 5Data Pelanggan Fore Coffee Bocor? CEO Imbau Pengguna Segera Lakukan Langkah Penting Ini!
- 6Lionel Messi Lolos dari Hukuman Skorsing MLS, Ini Aturan Khusus yang Menyelamatkannya
- 7Dokter Tifa Singgung Ancaman Penjara 7 Tahun di Sidang Ijazah Jokowi, Peringatan untuk Siapa?
- 8Amankan Terduga Pelaku Curanmor, Polsek Kelapa Dua Sita Kunci T Hingga Sajam
- 9Bukan Anies atau Ganjar, Zulhas Malah Diusulkan Jadi Pengganti Gibran, Siapa Pengusulnya?
- 10PROJO Peringatkan Gerindra soal Gibran, Prabowo Disebut Bakal Jadi Target Berikutnya!









