Evaluasi Haji 2025 Jadi Sorotan, DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Khusus Lagi

AKURAT BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi sinyal kuat untuk kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

Gagasan ini mencuat setelah muncul berbagai keluhan dan catatan dari jemaah haji Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima tersebut.

Baca Juga: Drama Akuisisi Rp1,2 Triliun: KPK Sita Senpi hingga Mobil Mewah dari Kasus ASDP-Jembatan Nusantara

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pihaknya sedang menunggu laporan lengkap dari Komisi VIII DPR yang memang membidangi urusan keagamaan, termasuk soal penyelenggaraan ibadah haji. Menariknya, tiga pimpinan DPR sendiri turut menjadi bagian dari rombongan haji tahun ini, sehingga mereka juga membawa catatan pengalaman langsung dari lapangan.

Baca Juga: BONGKAR TUNTAS! Segini Gaji Masinis KRL 2025 per Bulan, Lengkap dengan Tunjangan Fantastisnya: Bikin Ngiler ...

“Kita akan dapat laporan dari Komisi VIII dan juga dari para pimpinan yang ikut berhaji. Setelah itu, baru kita putuskan langkah selanjutnya,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 24 Juni 2025.

Puan tidak menutup kemungkinan DPR akan kembali membentuk Pansus Haji seperti tahun lalu. Menurutnya, pansus menjadi wadah yang strategis untuk mengurai persoalan sekaligus menyusun perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan agar lebih manusiawi, tertib, dan layak.

Baca Juga: HEBOH! 7,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Dinonaktifkan: Ini Penyebab, Solusi Reaktivasi, dan Dampaknya!

“Kalau memang diperlukan, pansus akan dibentuk lagi. Tapi tentu sesuai mekanisme yang berlaku di DPR,” tegas politisi PDIP tersebut.

Puan juga mengakui bahwa penyelenggaraan haji tahun ini masih jauh dari kata sempurna. Berbagai persoalan klasik seperti distribusi logistik, transportasi antar-jemput jemaah, hingga akses ke fasilitas kesehatan masih menjadi keluhan utama yang disampaikan jemaah maupun petugas di lapangan.

Baca Juga: Iran Bantah Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Israel, Tuntut Zionis Hentikan Serangan Duluan

“Masih banyak yang perlu kita benahi. Tahun depan jangan sampai masalah yang sama terulang lagi. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada,” ucapnya.

Selain itu, isu pelayanan jemaah lansia dan penanganan jemaah sakit menjadi sorotan utama yang harus diprioritaskan dalam evaluasi. Apalagi, kuota jemaah Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga sistem dan sumber daya perlu ditingkatkan agar mampu melayani secara maksimal.

Baca Juga: Trump Klaim Sukses Bujuk Iran-Israel Damai Lewat Diplomasi Qatar

Langkah evaluasi ini pun mendapat dukungan dari berbagai fraksi di DPR yang berharap pelaksanaan haji tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar memperhatikan martabat dan kenyamanan jemaah sebagai tamu Allah.