Mahfud MD Bongkar Sorotan ke Prabowo, 'Sekarang Saya Percaya Dia Tidak Berdaulat'

Aullia Rachma Puteri | 22 September 2026, 01:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto tidak tahan kritik

AKURAT BANTEN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyoroti dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, ia mempertanyakan sejauh mana kendali Presiden dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan arah yang telah disampaikan.

Mahfud menilai terdapat perbedaan antara pesan yang disampaikan Prabowo dalam berbagai pidato dengan kenyataan pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintahan.

Menurut dia, sejumlah kebijakan justru berjalan secara terpisah dan belum menunjukkan koordinasi yang kuat antarlembaga.

Pandangan tersebut kemudian membuat Mahfud menyatakan bahwa dirinya kini memahami alasan munculnya anggapan di tengah masyarakat mengenai keterbatasan kendali Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Ia bahkan menyebut terdapat sesuatu yang membuat Prabowo tidak sepenuhnya leluasa mengambil kendali.

Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara spesifik siapa pihak yang dimaksud maupun bentuk persoalan yang menurutnya membuat Presiden berada dalam kondisi tersebut.

Menurut Mahfud, persoalan bukan hanya terlihat dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari cara jajaran menteri menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Ia menilai sebagian menteri belum menunjukkan sikap yang cukup aktif dalam menangani berbagai persoalan di bidangnya.

Mahfud kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalamannya ketika masih berada di pemerintahan sebelumnya.

Ia menyebut para menteri pada masa itu lebih cepat memberikan penjelasan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kementerian masing-masing.

Sementara dalam pemerintahan sekarang, Mahfud melihat adanya kecenderungan sejumlah persoalan berjalan tanpa koordinasi yang cukup terpusat.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kritik Mahfud juga menyentuh persoalan pemberantasan korupsi.

Ia mempertanyakan konsistensi penegakan hukum apabila perkara tertentu dinilai memiliki kaitan dengan kepentingan politik atau hubungan dengan pihak yang memiliki pengaruh.

Mahfud berpandangan bahwa penanganan perkara korupsi seharusnya tidak membedakan seseorang berdasarkan kedekatan politik maupun jasa politiknya.

Menurut dia, ketika terdapat indikasi pelanggaran, proses hukum semestinya tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Mahfud terhadap persoalan koordinasi pemerintahan sekaligus penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo.

Namun, penilaian mengenai adanya pihak atau keadaan yang membuat Presiden tidak sepenuhnya berdaulat merupakan pandangan Mahfud dalam menyikapi kondisi politik dan pemerintahan saat ini.

Hingga kini, pernyataan mengenai adanya sesuatu yang disebut Mahfud sebagai faktor yang “menyandera” Presiden tidak disertai penjelasan mengenai identitas pihak tertentu yang dimaksud.

Karena itu, bagian tersebut masih berada dalam ranah penilaian dan kritik politik yang disampaikan Mahfud, bukan kesimpulan resmi mengenai kondisi pemerintahan.

***

#Mahfud MD #Prabowo Subianto #Pemerintahan Prabowo #Politik Indonesia #Kritik Mahfud #Presiden Prabowo