Sekjen Hinca Panjaitan Tantang Joko Widodo Proyek Whoosh Investasi Sosial atau Siapa yang Nanti Menanggung?

AKURAT BANTEN - Polemik tentang proyek kereta cepat “Whoosh”, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, kembali memanas.

Baru-baru ini, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut implementasi Whoosh sebagai “investasi sosial”, bukan beban keuangan negara.

Hinca mempertanyakan: jika ini benar investasi sosial, siapa yang nantinya menanggung kerugian apabila proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan?

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan memang menegaskan bahwa transportasi massal seperti kereta cepat seharusnya diukur dari nilai sosial seperti pengurangan kemacetan, penghematan waktu, pengurangan emisi karbon bukan semata laba finansial.

Baca Juga: Polemik Utang 'Whoosh' : Istana Sebut Perpanjangan Pinjaman Jadi 'Skenario Terbaik', Angka Utang Tembus Rp116 Triliun!

Ia mencontohkan proyek yang digelontorkan negara dengan subsidi besar dan menegaskan bahwa fungsi utamanya adalah untuk publik.

Dalam konteks Whoosh, menurutnya kerugian di awal proyek wajar karena masih dalam masa pembangunan dan adaptasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Namun, Hinca dan parlemen Demokrat tetap tampak skeptis.

“Jika ini benar investasi sosial, maka yang menanggung resikonya siapa? BUMN, swasta, pemerintah daerah atau anggaran pusat?,” tanya Hinca saat jumpa pers minggu lalu.

Baca Juga: Tajuk Panas: Emang Ada Negara Tolol Tak Cari Untung? Sindiran Pedas Politikus PDIP ke Jokowi soal Whoosh 'Proyek Sosial'

Ia menyebut bahwa beban utang Whoosh hingga kini dikabarkan mencapai USD 7,2 miliar (sekitar Rp 116 triliun) dan masih terus dikejar agar tetap terkendali.

Untuk warga Banten, sorotan terhadap proyek Whoosh penting untuk diikuti karena menunjukkan dinamika keuangan nasional yang bisa punya dampak luas.

Provinsi seperti Banten, yang tergabung dalam ekosistem Jabodetabek dan Bandung Raya, bisa terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui alokasi subsidi anggaran nasional, peluang bisnis sektor transportasi atau konstruksi yang terbuka, hingga potensi peningkatan layanan publik jika proyek berhasil.

Baca Juga: Polemik Dugaan Mark-Up Kereta Cepat Whoosh, NCW Desak KPK Periksa Jokowi hingga Empat Mantan Menterinya

Pemahaman publik di Banten juga harus terbuka.

Ketika sebuah proyek pemerintah besar diklaim sebagai investasi sosial, bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga bagaimana masyarakat menerima, menggunakan, dan merespons manfaatnya.

Bila kereta cepat tidak berjalan sesuai target, maka beban bisa berpindah ke anggaran publik atau layanan lain yang terpangkas situasi yang bisa memicu kontroversi dan kerugian sosial.

Hinca juga menyinggung soal transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Terkait Utang Whoosh ke China, Ingatkan Manfaat Ekonomi dan Solusi Kemacetan Jakarta-Bandung

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perjanjian bisnis, struktur pendanaan, mekanisme subsidi, hingga skenario jika proyek tidak memberikan hasil sesuai harapan.

Ia menyebut bahwa DPR akan mengevaluasi secara hukum apabila ditemukan potensi kerugian negara atau praktik yang tidak transparan.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan BUMN yang terlibat menegaskan bahwa penghitungan manfaat sosial tengah berjalan dan evaluasi akan dilakukan oleh badan independen.

Mereka optimistis penumpang akan terus bertambah dalam lima tahun ke depan, sehingga beban awal akan menurun dan manfaat investasi akan terwujud.

Baca Juga: KEJANGGALAN WHOOSH: Mahfud MD Buka-bukaan, Kontrak Misterius China Ancam Kedaulatan dan Sita Aset Negara?

Bagi pembaca AKURAT BANTEN, penting untuk mengikuti perkembangan proses ini.

Jika proyek seperti Whoosh dianggap investasi sosial, maka masyarakat juga harus wujudkan pengawasan publik.

Memantau apakah proyek memberi manfaat nyata bagi mobilitas, ekonomi lokal, dan lingkungan sekitar.

Ulasan seperti siapa yang menanggung risiko dan bagaimana pendanaannya tidak hanya urusan Jakarta atau Bandung tetapi juga bisa berdampak bagi arah pembangunan nasional yang mempengaruhi provinsi seperti Banten.

Dalam kesimpulannya, kritik bahwa proyek Whoosh harus dibukakan secara lengkap termasuk skenarionya, sistem pembiayaannya, risiko ditanggung siapa, serta bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya menjadi penting agar investasi sosial tidak hanya jadi jargon, tetapi benar-benar membawa kemanfaatan.

Baca Juga: Promo Tiket Whoosh Gratis untuk Anak Usia Di Bawah 3 Tahun, Berikut Cara Mudah Dapatkan Tiketnya!

***