Ilhamsyah: Subsidi Rp3 Miliar Program Si Benteng Harus Tepat Sasaran

AKURAT BANTEN - Pengamat transportasi sekaligus Dewan Pembina Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Ilhamsyah, menegaskan bahwa anggaran subsidi transportasi yang digelontorkan pemerintah daerah harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi subsidi program Si Benteng di Kota Tangerang yang mencapai Rp3 miliar per bulan atau sekitar Rp36 miliar per tahun.

Ilhamsyah menegaskan bahwa prinsip utama pengelolaan APBD adalah memastikan manfaatnya sampai kepada warga.

"Pemerintahan itu, baik kota, provinsi maupun nasional, mengalokasikan APBD agar manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan urgensi kebutuhan sebelum menetapkan besaran subsidi suatu program.

Ia menilai subsidi transportasi publik merupakan kewajiban pemerintah karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Namun pengawasan dan akurasi data harus menjadi penentu keberhasilan program.

"Subsidi untuk publik itu wajib dikawal dengan pengawasan ketat. Harus ada kepastian tepat sasaran. Jangan sampai kemanfaatannya tidak dirasakan masyarakat," katanya.

Ilhamsyah menekankan bahwa indikator paling objektif untuk menilai efektivitas Si Benteng adalah jumlah penumpang yang diangkut setiap hari, bukan hanya berdasarkan hitungan kilometer.

"Kalau pakai kilometer, orang bisa saja muter-muter. Bahkan kalau mobil di-donkrak pun speedometer bisa jalan. Jadi tidak akurat," ujarnya.

Jika evaluasi nanti menunjukkan rendahnya efektivitas, Ilhamsyah menyarankan agar subsidi transportasi difokuskan pada layanan antar jemput pelajar di Kota Tangerang.

"Anak sekolah banyak yang pakai motor, padahal berisiko dan membebani keluarga. Akan lebih baik kalau subsidi diarahkan untuk antar-jemput pelajar karena jadwalnya jelas dan kebutuhannya riil," ucapnya.

Menurut dia, manfaatnya akan berlipat diantaranya menekan kecelakaan, mengurangi kemacetan, meringankan biaya keluarga, hingga menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para pelajar di Kota Tangerang.

Ilhamsyah mendorong agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan subsidi Rp3 miliar per bulan tersebut pada armada si Benteng.

"Dengan alokasi sebesar itu, audit tidak akan sulit. Misalnya jika ada 80 unit, tinggal dibagi. Rata-rata satu kendaraan menerima sekitar Rp37 juta per bulan. Dibagi 30 hari bisa terlihat biaya hariannya. Itu tinggal dicek kepada sopir atau pemilik kendaraan," terangnya.

Ia menilai audit independen penting untuk memastikan bahwa seluruh dana publik tersebut digunakan sesuai tujuannya.

Lebih lanjut, Ilhamsyah menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola transportasi publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kota Tangerang.

"Kita tahu ada banyak pihak di pemerintahan maupun DPRD yang ingin memperbaiki masalah ini. Tugas kita bersama memastikan manfaat APBD tepat sasaran dan benar-benar dirasakan rakyat," pungkasnya. (*******)