DPRD Ultimatum Si Benteng: Tanpa Perbaikan, Subsidi Rp3 Miliar per Bulan Dihentikan 2027

AKURAT BANTEN - Program transportasi publik Si Benteng berada di ujung tanduk. DPRD Kota Tangerang telah mengeluarkan ultimatum kepada Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT TNG untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap layanan yang selama ini disubsidi hingga Rp3 miliar per bulan. Jika perbaikan tidak dilakukan secara signifikan, program tersebut dipastikan akan dihentikan pada 2027 mendatang.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengungkapkan dalam pembahasan anggaran pada November 2025 kemarin. Ia menegaskan, subsidi jumbo melalui skema Public Service Obligation (PSO) tidak akan terus digelontorkan tanpa ada hasil nyata bagi masyarakat.

"Kalau 2026 sudah dipasang CCTV, GPS, rute diperbaiki, pengawasan dibangun, tapi tetap nggak efektif dan nggak bermanfaat, ya kita stop aja 2027," tegas Arief Wibowo.

Baca Juga: BREAKING NEWS! Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Dicokok KPK dalam OTT Suap Proyek

Selanjutnya, Arief juga menekankan bahwa DPRD melalui badan anggaran sudah membuat kesepakatan resmi dengan Dishub dan PT TNG.

Tahun 2026 ini akan menjadi fase perbaikan total mulai dari pembenahan trayek yang tidak efektif, pemasangan sistem pengawasan armada, hingga memastikan subsidi digunakan tepat sasaran.

Menurutnya, selama ini banyak catatan terkait layanan Si Benteng yang tidak berjalan optimal meskipun dana besar sudah digelontorkan setiap bulan.

Baca Juga: Tragedi di Balik Presisi: Drone Canggih Petakan Sawit Sumatera, Tapi Gagal Petakan Pintu Darurat!

"Poinnya, kita tidak akan mau mengalokasikan subsidi kalau tidak ada perbaikan. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan," tegasnya.

Arief menilai keberadaan Si Benteng saat ini belum memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas warga.

Dari hasil evaluasi dilapangan, DPRD menemukan jika sejumlah titik bermasalah seperti:
1. Trayek yang minim penumpang.
2. Dugaan manipulasi kilometer.
3. Lemahnya pengawasan armada.

Baca Juga: Bupati Lebak Buka Gemuruh Lebak Ruhay, Tegaskan Layanan Publik Berkelas dan Komitmen Kerukunan

Dengan anggaran Rp3 miliar per bulan, dia menilai program ini seharusnya mampu memberikan layanan publik yang lebih efektif.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun observasi dan penilaian menyeluruh bagi armada tersebut.

Jika seluruh instrumen pengawasan seperti CCTV, GPS, dan sistem digital monitoring sudah diterapkan tetapi tidak memberikan dampak signifikan, maka keputusan penghentian program akan diambil tanpa kompromi.

"Kalau tetap nggak efektif, DPRD sepakat program lebih baik dihentikan," tegas Arief. (*******)