Dishub Klaim Penumpang Si Benteng Meningkat, DPRD Soroti Pengawasan dan Efektivitas Trayek

AKURAT BANTEN - Dinas Perhubungan Kota Tangerang menyatakan bahwa jumlah pengguna layanan transportasi Si Benteng terus meningkat sejak program itu diluncurkan. Peningkatan tersebut disebut menjadi dasar penguatan layanan dan rencana perluasan koridor pada tahun 2026 mendatang.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Maulana Damanik, mengatakan bahwa hingga tahun 2025, tercatat sekitar 1,5 juta warga telah memanfaatkan layanan transportasi milik Perseroda TNG itu.

"Tren peningkatan itu sekitar 24 persen," kata Maulana di ruang kerjanya, Kamis 11 Desember 2025.

Baca Juga: Diguyur Hujan Lebat, Kota Jeddah Kembali Terendam Banjir Bandang dan Picu Kepanikan

Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang terus berlangsung setiap tahun mengalami peningkatan.

"Kalau kita rigid ke jumlah penumpang, tahun 2022 itu 500 ribu. 2023, 800 ribu, selanjutnya naik lagi ke sejuta sekian, sampai tahun ini sudah hampir sejuta lima ratus ribu. Jadi trennya ini sebenarnya naik," lanjutnya.

Maulana menegaskan bahwa pemerintah daerah justru akan memperluas jangkauan layanan Si Benteng di tahun 2026.

Baca Juga: Tragedi Pagi Hari: Mobil Program MBG Seruduk Barisan Siswa SDN 01 Cilincing, Korban Berjatuhan!

"Tidak ada yang kita alihkan. Justru nambah koridor. Rute Poris ke Green Lake, dan Poris ke Alam Sutera," ujarnya.

Ia juga memastikan Dishub merespons desakan publik terkait pengawasan armada melalui teknologi.

Mulai 2026, kata dia, Dishub akan memasang kamera pengawas (CCTV) di seluruh armada Si Benteng. Selain itu, sistem pembayaran juga akan ditingkatkan.

"Ada CCTV, dan ada alat pembayaran lainnya seperti TOB (tap on bus). Tujuannya untuk membantu proses pengawasan operasional angkutan perkotaan kita," tandas Maulana.

Baca Juga: Comeback di Bernabéu, Manchester City Tekuk Real Madrid dan Rebut Posisi di Klasemen Liga Champions

Di sisi lain, DPRD Kota Tangerang menilai masih banyak persoalan yang perlu dibereskan sebelum program tersebut terus diperluas.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menegaskan bahwa Dishub maupun Perseroda TNG wajib memberi hasil maksimal, mengingat program ini mengantongi public service obligation (PSO) dan subsidi besar dari APBD.

"Evaluasi yang kita minta, itu berdasarkan masukan, dan juga catatan dari Pak Saiful Milah. Bahwa ada indikasi kenakalan. Kedua, kita minta evaluasi trayek yang tidak efektif. Ketiga, kita minta evaluasi kaitan dengan mekanisme pembayaran dengan cashless," ujar Arief melalui sambungan telepon.

Arief juga menekankan pentingnya pemasangan GPS dan CCTV untuk memastikan pengawasan berjalan objektif.

Baca Juga: Terpidana Seumur Hidup Asal Belanda Dipulangkan Usai 11 Tahun di Lapas Porong

Peralihan ‘trayek mati’ atau trayek yang dianggap tidak efektif pun masuk ke dalam daftar evaluasi DPRD untuk tahun 2026.

Selain itu, Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, turut menilai bahwa layanan Si Benteng masih jauh dari kata optimal meski subsidi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp3 miliar setiap bulan.

Ia bahkan menilai program itu belum menunjukkan kontribusi nyata bagi mobilitas warga.

Baca Juga: SADIS! Ayah di Pandeglang Tega Perkosa Putri Kandung Sejak Usia 11 Tahun, Korban Hamil 7 Bulan

Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Golkar ini, menambahkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang ketat, sulit menilai efektivitas operasional Si Benteng, terlebih dengan nilai subsidi yang begitu besar.

"TNG sendiri tidak menerapkan GPS atau Global Positioning System berbasis rute. Karena kan di jalan juga jarang kelihatan (beroperasinya Si Benteng). Kalau ada GPS berbasis trayek, dan berbasis rute, ini ketahuan. Apakah betul-betul mereka beroperasi?" tegasnya.