Inggris Waspada Kenaikan Tarif Impor AS yang Bisa Bebani Ekspor Lokal

Akurat Banten - Sejumlah kelompok bisnis di Inggris memberikan peringatan serius terkait langkah terbaru Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor hingga 15 persen.

Langkah ini diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump memanfaatkan celah hukum pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan dasar tarif sebelumnya, yang sebelumnya diatur di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) 1977.

Tarif awal yang diterapkan Trump merupakan bagian dari kebijakan perdagangan “Hari Pembebasan” yang mengusung prinsip resiprokal, namun kini diganti dengan tarif baru mengacu pada Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974.

Beberapa negara memang mendapatkan pengurangan tarif dibandingkan sebelumnya, tetapi Inggris dan Australia justru kini menghadapi kenaikan tarif efektif.

William Bain, Kepala Kebijakan Perdagangan di Kamar Dagang Inggris (BCC), menegaskan bahwa kebijakan ini setara dengan kenaikan tarif 5 persen untuk berbagai produk asal Inggris yang masuk ke pasar AS, kecuali barang-barang yang tercakup dalam Kesepakatan Kemakmuran Ekonomi (EPD) antara London dan Washington.

“Secara total, biaya tambahan untuk ekspor Inggris ke AS bisa mencapai 2 hingga 3 miliar poundsterling atau setara 2,7 hingga 4,05 miliar dolar AS,” ujar Bain.

Ia menambahkan, sekitar 40.000 perusahaan Inggris yang mengekspor ke Amerika diperkirakan akan terdampak langsung oleh kenaikan tarif ini.

Baca Juga: Naas! Niat Baik Berujung Kerugian: Gerai Es Teh di Amuk ODGJ

AS tetap menjadi mitra dagang utama Inggris, sehingga setiap perubahan tarif langsung memengaruhi strategi ekspor dan keuangan perusahaan.

Dalam setahun terakhir, Inggris sempat berhasil mendapatkan pengurangan tarif melalui skema EPD, sehingga para pemimpin bisnis menekankan pentingnya agar ketentuan perjanjian ini tetap dihormati sepenuhnya.

Sean McGuire, Direktur Eropa dan Internasional di Konfederasi Industri Inggris Raya (CBI), menilai dampak negatif kenaikan tarif bisa ditekan jika AS tetap konsisten menjalankan ketentuan EPD.

Namun, McGuire memperingatkan, lonjakan tarif dari 10 persen ke 15 persen bisa “menggerus margin keuntungan, menurunkan daya saing produk Inggris di pasar AS, dan menambah tekanan bagi eksportir yang sudah menghadapi pasar global penuh ketidakpastian.”

Meski Mahkamah Agung telah menetapkan batas kewenangan presiden di bawah UU 1977, Bain mencatat Trump masih memiliki alat hukum lain untuk menyesuaikan tarif.

Tarif baru 15 persen ini membutuhkan persetujuan Kongres dalam 150 hari, sehingga membuka ruang bagi manuver politik lebih lanjut.

Selain itu, muncul pertanyaan penting mengenai apakah importir AS dapat mengklaim kembali bea yang telah dibayarkan, dan apakah eksportir Inggris bisa memperoleh rebate, yang semuanya tergantung pada syarat komersial masing-masing transaksi.

Sementara itu, para analis menyoroti ketidakpastian yang kini dihadapi perusahaan Inggris akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasokan, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Dalam konteks ini, tarif tinggi yang terus berlanjut berpotensi menekan ekspor Inggris serta memengaruhi arus perdagangan transatlantik secara lebih luas.

Bain menekankan bahwa langkah terbaru ini menjadi pengingat bagi eksportir Inggris untuk lebih waspada dan menyesuaikan strategi bisnis, agar mampu menghadapi perubahan aturan dagang di pasar Amerika yang dinamis.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Menkes: Lebih Murah dari Rokok

Di tengah situasi ini, kepastian hukum dan konsistensi implementasi EPD menjadi kunci agar sektor ekspor Inggris tetap kompetitif dan mampu bertahan dari gelombang ketidakpastian perdagangan global.

Dengan begitu, meski tantangan tarif meningkat, Inggris masih memiliki peluang untuk meminimalkan dampak negatif jika perjanjian dagang internasional dihormati dan strategi eksportir diperkuat dengan cermat.***