DPR Tampung Aspirasi Buruh: Revisi UU Ketenagakerjaan Jadi Prioritas!

AKURAT BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan sinyal positif dalam menanggapi aspirasi pekerja terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buktinya, DPR secara resmi menerima draf usulan revisi UU tersebut dari Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh.

Penerimaan draf ini dilakukan langsung oleh sejumlah pimpinan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, pada Selasa (30/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 Baca Juga: Prabowo Geram! BUMN Harus Bersih dari Praktik Bagi Bonus Saat Negara Merugi

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pertemuan ini adalah wujud respons atas surat permohonan audiensi yang diajukan oleh koalisi terkait revisi UU Ketenagakerjaan.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dalam menyuarakan aspirasi pekerja Indonesia," ujar Dasco dengan nada apresiatif.

Dasco menambahkan bahwa audiensi ini menjadi bukti nyata komitmen DPR untuk mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Tujuannya, agar pembahasan regulasi ketenagakerjaan dapat dilakukan secara adil dan komprehensif.

 Baca Juga: Tragedi Musala Ambruk Sidoarjo: Kemenag Turun Tangan, Audit Teknis Bangunan Dimulai!

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa DPR akan menyusun revisi UU Ketenagakerjaan dengan berlandaskan prinsip keadilan. Artinya, hak-hak pekerja akan dilindungi, namun kepentingan investor juga tidak akan diabaikan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menekankan betapa pentingnya masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya akan benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerja dan perkembangan industri.

 Baca Juga: KPK Genjot Finalisasi Kerugian Negara dalam Kasus Pengadaan Komputer Rp120 Miliar

Audiensi ini menandai langkah awal yang penting bagi DPR dalam proses revisi UU Ketenagakerjaan. Diharapkan, revisi ini mampu menjembatani kepentingan pekerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Pihak DPR menyatakan akan terus membuka ruang komunikasi dan konsultasi publik sebelum rancangan beleid resmi disahkan. Hal ini dilakukan agar seluruh aspirasi dapat diakomodasi secara proporsional.

 Baca Juga: KPK Buka Lembaran Lama, Skandal Izin TKA Diduga Sudah Terjadi Sebelum 2019

Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh menyambut baik langkah DPR ini. Mereka berharap revisi UU Ketenagakerjaan nantinya dapat memperkuat perlindungan hak pekerja serta memberikan kepastian hukum yang jelas di dunia kerja. Selain itu, mereka juga berharap revisi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.