Jutaan Warga Desa Masih Hidup Dalam Gelap, Menkop Ungkap Fakta yang Menggetarkan Publik

Akurat Banten - Menteri Koperasi Ferry Juliantono membeberkan kondisi lapangan yang jauh dari bayangan banyak orang, sebuah kenyataan pahit tentang ribuan desa di Indonesia yang hingga kini belum merasakan layanan listrik maupun internet.

“Kami melihat sendiri bagaimana masih banyak wilayah yang tidak terjangkau aliran listrik, bahkan koneksi internet pun belum menyentuh ribuan desa,” ujar Ferry.

Pernyataan tersebut muncul setelah Kemenkop melakukan penelusuran terhadap puluhan ribu titik lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program besar yang menargetkan penguatan ekonomi masyarakat akar rumput.

Dari hasil inventarisasi lahan seluas 33 ribu titik dan pembangunan awal 16 ribu unit koperasi, kementerian menemukan kesenjangan infrastruktur dasar yang dipandang sebagai hambatan terbesar dalam mendorong aktivitas ekonomi desa.

Menurut Ferry, masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi menghambat pemerataan pembangunan antarwilayah yang selama ini digaungkan pemerintah.

Baca Juga: Peringatan Menteri ATR Soal Rawan Manipulasi Pengukuran Tanah

Ia menyebut kementeriannya langsung berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan milik negara untuk mencari solusi cepat dan konkret.

“Baru tadi kami berdiskusi dengan Dirut PLN agar bisa disiapkan pembangkit kecil, kurang dari satu megawatt, untuk membantu desa-desa yang belum mendapat pasokan listrik,” kata Ferry.

Selain listrik, persoalan akses internet juga menjadi sorotan utama karena masih banyak daerah terpencil yang sepenuhnya terputus dari jaringan telekomunikasi.

“Kami sudah berbicara dengan Telkom untuk mencari cara menghubungkan desa-desa yang sampai hari ini belum terkoneksi internet,” tuturnya.

Ferry juga menyinggung kondisi yang dialami masyarakat pesisir, terutama nelayan yang kesulitan mendapatkan dua hal mendasar dalam kegiatan melaut, yaitu bahan bakar solar dan es batu.

“Nelayan itu modalnya cuma dua, es dan solar, dan dua-duanya tidak tersedia,” ungkapnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenkop telah meminta Pertamina mempercepat kelonggaran perizinan pembangunan SPBN agar nelayan bisa mendapatkan akses kebutuhan dasar lebih mudah dan murah.

Baca Juga: HEBOH! Rekaman CCTV Perselingkuhan Inara Rusli dengan Rekan Bisnis Beredar: Manajer Ungkap Kondisi Mental dan Keputusan Mengejutkan Ini

“Kami mendorong agar relaksasi perizinan bisa segera dipercepat,” kata Ferry.

Ia menegaskan bahwa semua temuan ini merupakan sinyal bahwa keberadaan KDKMP bukan hanya langkah memperkuat ekonomi desa, tetapi juga sarana pemerataan akses layanan dasar yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Kementerian Koperasi sebelumnya menargetkan seluruh 80 ribu KDKMP dapat beroperasi penuh pada awal 2026, dilengkapi sarana fisik, gudang, gerai, hingga jaringan transportasi logistik desa yang disiapkan untuk menggerakkan ekonomi akar rumput secara lebih merata dan berkelanjutan.***