Sri Mulyani Lantik Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama, Babak Baru di Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Akurat Banten - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jajaran strategis Kementerian Keuangan dengan melantik 22 pejabat eselon I, termasuk dua posisi kunci yaitu Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pelantikan tersebut digelar pada Jumat, 23 Mei 2025, di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dua nama baru mencuri perhatian publik dalam pelantikan kali ini. Bimo Wijayanto resmi menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak, sementara Djaka Budi Utama ditunjuk untuk menggantikan Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sosok Bimo Wijayanto bukanlah orang baru di ranah kebijakan dan analisis fiskal. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Baca Juga: Lewotobi Laki-Laki Masih Awas, Gunung Tenang yang Menyimpan Ancaman Dahsyat

Di internal Kementerian Keuangan, Bimo juga dikenal luas sebagai Analis Senior yang memprakarsai terbentuknya Center for Tax Analysis (CTA), sebuah pusat analisis perpajakan yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data.

Pelantikannya sebagai Dirjen Pajak menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membawa angin segar dalam reformasi perpajakan.

Tantangan yang akan dihadapi Bimo tidak ringan, mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak hingga digitalisasi sistem pajak yang lebih transparan dan efisien.

Di sisi lain, posisi Dirjen Bea dan Cukai kini dipegang oleh Djaka Budi Utama, seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI.

Baca Juga: Gempa di Halmahera Barat, BMKG Pastikan Tak Ada Tsunami, Tapi Tetap Waspada

Sebelum dilantik, Djaka menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan latar belakang militer dan intelijen yang kuat, kehadirannya diperkirakan akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan dan cukai, termasuk pemberantasan penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Perpaduan antara ketegasan militer dan struktur birokrasi fiskal diyakini dapat membawa perubahan signifikan dalam pengawasan perbatasan dan pengamanan penerimaan negara dari sektor impor dan cukai.

Selain dua posisi utama tersebut, pelantikan kali ini mencakup nama-nama penting lainnya seperti Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal, Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Astera Primanto Bhakti yang kembali dipercaya sebagai Dirjen Perbendaharaan.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi demi menghadapi tantangan ekonomi nasional yang semakin kompleks.

Baca Juga: Gubernur Banten Andra Soni Temui Khofifah, Bahas Kerja Sama BPD dan Strategi Bangun Ekonomi Daerah

"Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang dilantik. Jabatan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan," tegas Sri Mulyani.

Dengan masuknya figur-figur baru yang membawa latar belakang beragam, diharapkan Kementerian Keuangan semakin adaptif, inovatif, dan tangguh dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.***