Banten

Mahfud MD Sentil 7 Tahun ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Banyak Pihak Bisa Ketar-ketir?

Aullia Rachma Puteri | 21 November 2026, 09:03 WIB
Mahfud MD Sentil 7 Tahun ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Banyak Pihak Bisa Ketar-ketir?
Mahfud MD

AKURAT BANTEN – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan sorotan terhadap masa jabatan Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang telah berlangsung sekitar tujuh tahun.

Ia menilai lamanya kepemimpinan tersebut menarik perhatian, terutama jika dikaitkan dengan dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Mahfud juga menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang merasa khawatir apabila posisi Jaksa Agung mengalami pergantian.

Menurutnya, perubahan kepemimpinan berpotensi memengaruhi sejumlah kepentingan yang selama ini berkaitan dengan penanganan perkara hukum.

Baca Juga: Gibran Mundur, 8 Tokoh Ini Masuk Bursa Pengganti Wapres! Ada Anies hingga Mahfud MD

Pernyataan tersebut mengundang perhatian karena menyentuh persoalan independensi lembaga penegak hukum.

Kejaksaan Agung merupakan institusi strategis yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana tertentu, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Mahfud menggambarkan bahwa pergantian pimpinan bisa membuat sejumlah pihak merasa tidak nyaman.

Ia mengisyaratkan adanya kepentingan yang selama ini mungkin bergantung pada keberadaan pimpinan tertentu di institusi tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Ancaman Serius: Penyadapan Presiden Bukan Main-Main, 'Gak Ada Jawaban Kecuali Makar!'

Meski demikian, pernyataan itu merupakan pandangan Mahfud dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti adanya praktik intervensi atau penyalahgunaan kewenangan di Kejaksaan Agung.

ST Burhanuddin telah memegang jabatan Jaksa Agung selama kurang lebih tujuh tahun.

Masa kepemimpinan yang panjang tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Mahfud dalam pembahasan mengenai kondisi penegakan hukum nasional.

Posisi Jaksa Agung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai peraturan.

Baca Juga: Gibran Dimakzulkan atau Mundur? Mahfud MD Wanti-Wanti Bahaya Tersembunyi: 'Lebih Soft Kalau Minta Berhenti'

Karena itu, integritas dan independensi pimpinan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Mahfud menilai pergantian kepemimpinan dapat membawa perubahan terhadap dinamika penanganan perkara.

Pihak-pihak yang sebelumnya merasa memiliki pengaruh atau kepentingan tertentu bisa saja menghadapi situasi berbeda ketika terjadi perubahan pimpinan.

Istilah banyaknya pihak yang bisa merasa khawatir menggambarkan pandangan Mahfud mengenai kemungkinan munculnya konsekuensi dari perubahan tersebut.

Baca Juga: Geger! Survei SMRC Ungkap Skor Kepemimpinan Tokoh Nasional, Mahfud MD di Puncak, Gibran Terbawah

Dalam pernyataannya, Mahfud turut menyinggung dugaan adanya berbagai kepentingan yang berhubungan dengan proses penegakan hukum.

Ia mengisyaratkan bahwa sebagian pihak mungkin selama ini merasa memiliki perlindungan dari kekuatan tertentu.

Namun, dugaan mengenai adanya pihak yang menjadi pelindung atau memberikan pengaruh terhadap perkara hukum tetap membutuhkan pembuktian.

Penilaian terhadap kinerja institusi tidak semestinya hanya didasarkan pada asumsi.

Baca Juga: Anies, Ganjar, dan Mahfud Bakal Masuk Istana? Wacana Pemakzulan Gibran Ikut Jadi Sorotan

Kejaksaan Agung sendiri dituntut menjalankan kewenangannya secara profesional.

Setiap perkara harus ditangani berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang berlaku tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat.

Pernyataan Mahfud kembali mengangkat persoalan penting mengenai kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Masyarakat mengharapkan aparat mampu bertindak tegas, termasuk ketika menangani perkara yang melibatkan orang-orang berpengaruh.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Peta Pilpres 2029, 'Posisi Prabowo Bikin Lawan Harus Berhitung'

Pergantian pimpinan maupun keberlanjutan masa jabatan seharusnya tidak menjadi faktor yang menentukan arah penanganan suatu perkara.

Hal terpenting adalah memastikan institusi tetap bekerja berdasarkan hukum dan tidak tunduk pada tekanan pihak tertentu.

Transparansi, pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas Kejaksaan Agung.

Sorotan Mahfud terhadap masa jabatan ST Burhanuddin pun menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah lembaga penegak hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas dan independensi dalam setiap proses hukum.

Baca Juga: Bukan Kaleng-kaleng! Prabowo Gandeng Mahfud MD, DPR Dukung Penuh Masuk Komite Reformasi Polri

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.