Banten

Bukan Cuma Koruptor! Harta Bandar Judol hingga Penipu Kripto Kini Bisa Disikat Negara

Abdurahman | 20 November 2026, 07:03 WIB
Bukan Cuma Koruptor! Harta Bandar Judol hingga Penipu Kripto Kini Bisa Disikat Negara
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) menandatangani berita acara usai rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18/11/26 (Foto: ANTARA)

AKURAT BANTEN— Ruang gerak para pelaku kejahatan ekonomi dan siber di Indonesia kini semakin sempit. Jika selama ini perampasan aset identik dengan kasus tindak pidana korupsi, payung hukum terbaru memastikan kekayaan para bandar judi online (judol), penipu aset kripto, hingga pengelola investasi bodong juga bisa langsung disikat negara.

Kepastian tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyusul pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Langkah ini menjadi babak baru penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian masyarakat, sekaligus memutus urat nadi finansial kejahatan digital yang selama ini meresahkan publik.

Baca Juga: 4 Berkas Lolos, 1 Gugur: Ini Agenda Sidang DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Sasar Kejahatan yang Merugikan Rakyat Secara Langsung

Dalam keterangannya kepada awak media di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Dasco menekankan bahwa cakupan UU Perampasan Aset sengaja diperluas agar menjangkau tindak pidana yang dampaknya paling dirasakan masyarakat kecil.

Kemudian Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset, ujar Dasco.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai maraknya praktik pencucian uang dari hasil penipuan digital dan judi daring yang kerap sulit disentuh sebelum perkara pokoknya berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai penyitaan aliran dana pada rekening yang terafiliasi dengan jaringan judi online—termasuk rekening tidak aktif atau dormant—Dasco memberikan penegasan tanpa keraguan.

Ya. Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset, tegasnya.

Baca Juga: Barcelona Terancam Gigit Jari! Chelsea Bergerak Agresif untuk Rebut Alessandro Bastoni dari Inter Milan

Terdakwa Kabur ke Luar Negeri? Aset Tetap Langsung Disita

Salah satu terobosan paling krusial dalam regulasi ini adalah mekanisme penyitaan yang tidak lagi tersandera oleh keberadaan fisik pelaku. Selama ini, tidak sedikit bandar judi online maupun bos investasi bodong yang melarikan diri ke luar negeri sembari tetap menikmati hasil kejahatannya.

Melalui instrumen UU Perampasan Aset dan keberadaan badan pengelola hasil perampasan aset, negara memiliki landasan kuat untuk mengamankan kekayaan pelaku meski yang bersangkutan berstatus buron.

Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita, kata Dasco.

Baca Juga: Barcelona Terancam Gigit Jari! Chelsea Bergerak Agresif untuk Rebut Alessandro Bastoni dari Inter Milan

Efek Jera Finansial bagi Bandar yang Memakan Korban Rakyat Kecil

Menurut Dasco, pendekatan perampasan harta kekayaan merupakan senjata paling efektif untuk meruntuhkan ekosistem judi online dan penipuan digital. Hukuman badan semata dinilai belum cukup apabila pelaku masih menguasai tumpukan aset hasil kejahatan.

Ya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online, pungkasnya.

Secara garis besar, pengesahan UU Perampasan Aset membawa sejumlah poin penting dalam tata kelola penegakan hukum nasional:

  • Perluasan objek kejahatan: Tidak terbatas pada korupsi, tetapi mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, seperti judi online, penipuan kripto, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan umrah.

  • Orientasi pemulihan korban: Harta kekayaan yang dirampas negara diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian korban serta dimanfaatkan kembali bagi kepentingan publik.

  • Pengelolaan transparan dan akuntabel: Aset sitaan dikelola oleh lembaga berwenang di bawah pengawasan ketat, dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal, Pelatih Wales Beri Pesan Menohok: Kalian Seharusnya Bersyukur!

Ujian Pembuktian dan Penelusuran Aliran Dana

Pengesahan UU Perampasan Aset kini menempatkan bola panas di tangan aparat penegak hukum, pusat pelaporan transaksi keuangan, serta otoritas terkait. Ketajaman penelusuran jejak digital, pembuktian asal-usul aset, serta ketelitian eksekusi di lapangan akan menjadi kunci apakah regulasi ini benar-benar mampu menguras harta para bandar dan mengembalikannya kepada rakyat.(**)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Abdurahman
Reporter
Abdurahman
Abdurahman