Mahfud MD Bongkar Potensi Masalah Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Sidang 9 Desember Terancam?

AKURAT BANTEN – Agenda pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026 menghadapi sorotan dari sisi hukum.
Mahfud MD mengingatkan, proses tersebut berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan apabila tahapan pengajuan calon tidak mengikuti batas waktu yang ditentukan peraturan.
Perhatian Mahfud tertuju pada kewajiban Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pengajuan itu harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Baca Juga: Wapres Pengganti Gibran Bisa Digugat, Denny Indrayana Bongkar Masalah Jadwal Sidang MPR
MPR sebelumnya menetapkan 9 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan sidang untuk memilih sekaligus melantik wapres baru.
Di sisi lain, muncul rencana agar Presiden menyerahkan dua kandidat pada 25 November 2026.
Jadwal tersebut dinilai perlu ditinjau kembali.
Mahfud berpendapat, ketentuan 14 hari dalam proses tersebut harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan keseluruhan hari kalender.
Baca Juga: Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur ke 9 Desember, Prabowo Dikejar Tenggat 25 November!
Perbedaan cara menghitung ini dapat memengaruhi penentuan batas akhir pengajuan calon.
Pandangan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Dalam aturan yang dirujuk Mahfud, pengertian hari mengacu pada hari kerja.
Jika menggunakan perhitungan itu, pengajuan dua nama untuk sidang yang dijadwalkan 9 Desember seharusnya sudah dilakukan paling lambat 19 November 2026.
Baca Juga: MPR Bakal Periksa 22 Syarat Pengganti Gibran, Ijazah Calon Wapres Jadi Sorotan!
Dengan demikian, penyerahan calon pada 25 November berpotensi tidak memenuhi ketentuan waktu yang dipersoalkan tersebut.
Mahfud mengingatkan, prosedur pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh dianggap sebagai urusan administratif semata.
Setiap tahapan harus sesuai aturan agar keputusan yang dihasilkan MPR tidak membuka ruang gugatan atau sengketa hukum.
Untuk menghindari persoalan, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang pemilihan wapres disesuaikan dengan waktu penerimaan nama-nama kandidat dari Presiden.
Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, Masih Bisa Maju Pilpres 2029? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Menurut pandangannya, MPR perlu memastikan jeda 14 hari kerja terpenuhi sebelum menggelar sidang paripurna.
Artinya, penentuan tanggal sidang sebaiknya tidak hanya berpatokan pada kalender yang telah disusun sebelumnya.
Waktu pengiriman usulan resmi dari Presiden juga harus menjadi dasar penghitungan.
Meski demikian, perubahan jadwal tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan batas waktu konstitusional.
Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Buru Wapres Baru! Target Pemilihan Paling Lambat 4 Desember 2026
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR harus memilih wakil presiden dari dua kandidat yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut mengalami kekosongan.
Ketentuan itu menjadi batas penting yang harus diperhatikan pemerintah dan MPR dalam menyusun tahapan pengisian jabatan.
Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya pada November 2026.
Sejak itu, proses penentuan penggantinya menjadi perhatian publik dan partai-partai politik.
Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Rumah Jokowi di Solo Jadi Sorotan, Begini Kondisinya!
Persoalan tenggat waktu kini menambah tantangan dalam proses tersebut. Selain mempertimbangkan nama kandidat yang akan diajukan, pemerintah dan MPR juga harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, kepastian jadwal sidang bukan sekadar persoalan teknis.
Keputusan yang diambil harus memiliki landasan prosedural dan konstitusional yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum setelah wakil presiden baru terpilih.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Mahfud MD Sentil 7 Tahun ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Banyak Pihak Bisa Ketar-ketir?
- 2Mahfud MD Bongkar Potensi Masalah Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Sidang 9 Desember Terancam?
- 3Konten Diblokir Salah Sasaran Bisa Dipulihkan? Kemkomdigi Buka Jalur Keberatan, Ini Syaratnya!
- 4Tas Berisi Rp500 Ribu Berujung Maut di Pinggir Tol Tangerang: Pengamen Ondel-Ondel Tewas di Tangan Rekan Sendiri
- 5Bukan Cuma Koruptor! Harta Bandar Judol hingga Penipu Kripto Kini Bisa Disikat Negara
- 6Dasco Meradang Namanya Dikaitkan dengan Judol dan Intimidasi, Siap Bawa Masalah ke Jalur Hukum
- 74 Berkas Lolos, 1 Gugur: Ini Agenda Sidang DKPP Terkait Pencalonan Gibran
- 8Wapres Pengganti Gibran Bisa Digugat, Denny Indrayana Bongkar Masalah Jadwal Sidang MPR
- 9Mahfud MD Bongkar Potensi Masalah Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Sidang 9 Desember Terancam?
- 10Dasco Meradang Namanya Dikaitkan dengan Judol dan Intimidasi, Siap Bawa Masalah ke Jalur Hukum








