Banten

MPR Bakal Periksa 22 Syarat Pengganti Gibran, Ijazah Calon Wapres Jadi Sorotan!

Aullia Rachma Puteri | 17 November 2026, 09:23 WIB
MPR Bakal Periksa 22 Syarat Pengganti Gibran, Ijazah Calon Wapres Jadi Sorotan!
Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat diwawancara jelang Rapat Gabungan, Jumat (13/11/2026)(Foto: Kompas.com)

AKURAT BANTEN – Calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus melewati pemeriksaan administrasi sebelum ditetapkan sebagai kandidat yang akan dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam proses tersebut adalah ijazah pendidikan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa terdapat 22 ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon wakil presiden.

Persyaratan tersebut menjadi pedoman bagi MPR dalam memeriksa kelayakan dua nama yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Siapkan 4 Langkah Penting! Wapres Baru Bakal Dipilih 2 Desember

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap kandidat memenuhi ketentuan hukum dan memiliki dokumen pendukung yang sah.

MPR tidak hanya memperhatikan kelengkapan administrasi, tetapi juga sejumlah aspek yang berkaitan dengan kemampuan calon menjalankan tugas kenegaraan.

Untuk menjalankan proses tersebut, MPR telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan para kandidat.

Tim ini akan meneliti berbagai dokumen yang diserahkan, termasuk bukti pendidikan dan keterangan kesehatan.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, Masih Bisa Maju Pilpres 2029? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Dokumen ijazah menjadi salah satu bagian yang akan diperiksa secara cermat.

Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa calon wakil presiden benar-benar memenuhi batas pendidikan minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain pendidikan, kondisi kesehatan kandidat juga menjadi perhatian.

Calon harus memenuhi persyaratan jasmani dan rohani agar mampu menjalankan tanggung jawab sebagai wakil presiden apabila terpilih.

Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Buru Wapres Baru! Target Pemilihan Paling Lambat 4 Desember 2026

Dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 20 persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut antara lain mengatur kewarganegaraan, kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah melakukan tindak pidana tertentu.

Persyaratan lain mencakup kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, pelaporan kekayaan, tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, serta tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Dari sisi pendidikan, kandidat diwajibkan memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Baca Juga: Gibran Terancam Tinggalkan Kursi Wapres? Mahfud MD Sebut Sosok Ini Layak Jadi Penggantinya

Sementara untuk usia, ketentuan menetapkan batas minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Meski MPR menyebut terdapat 22 persyaratan, rincian lengkap dua poin tambahan di luar ketentuan Pasal 169 UU Pemilu belum dijelaskan secara terperinci.

Karena itu, publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai keseluruhan ketentuan tersebut.

Di tengah proses verifikasi, Prabowo juga harus menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Baca Juga: Yusril Siap Bantu Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Tapi Ada Satu Hal yang Belum Terjadi

Presiden diberi tenggat hingga 25 November 2026 untuk menyampaikan kandidat setelah melakukan pembahasan dengan partai-partai koalisi dan pihak terkait.

Sementara itu, agenda pemilihan, pengesahan, serta pelantikan wakil presiden pengganti Gibran mengalami perubahan jadwal.

Sidang paripurna MPR yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 dijadwalkan kembali pada 9 Desember 2026.

Melalui pemeriksaan tersebut, MPR diharapkan dapat memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi seluruh ketentuan.

Baca Juga: Gerindra Bela Gibran, Prabowo Tak Bisa Pecat Wapres Sepihak! Ini Aturan yang Wajib Dipahami

Proses ini sekaligus menjadi tahapan penting sebelum Indonesia memiliki wakil presiden baru untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan.

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.