Banten

Geger! Bobby Nasution Minta Foto Gibran Dicopot dari Kantor hingga Sekolah, Ada Apa?

Aullia Rachma Puteri | 16 November 2026, 17:32 WIB
Geger! Bobby Nasution Minta Foto Gibran Dicopot dari Kantor hingga Sekolah, Ada Apa?
bobby minta foto wapres gibran dicopot

AKURAT BANTEN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil langkah terkait perubahan status jabatan Wakil Presiden RI.

Ia meminta agar foto Gibran Rakabuming Raka yang selama ini terpajang di kantor pemerintahan segera diturunkan.

Arahan tersebut ternyata tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga menyasar lingkungan sekolah.

Bobby menyampaikan bahwa permintaan itu telah diteruskan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Timur Tumanggor.

Baca Juga: 23 WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo-Gibran Disorot!

Melalui jajaran pemerintah daerah, penyesuaian pemasangan foto di berbagai instansi diharapkan dapat segera dilakukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat berada di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah itu diambil setelah memperoleh informasi bahwa posisi wakil presiden telah dinyatakan kosong menyusul pengunduran diri Gibran.

Menurut Bobby, informasi mengenai kekosongan jabatan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Baca Juga: Ridwan Hisjam Yakin Golkar Punya Banyak Kader Mumpuni, Siapa yang Layak Gantikan Gibran?

Keterangan itu kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti penyesuaian di lingkungan instansi yang berada dalam koordinasinya.

Bobby menegaskan bahwa arahan penurunan foto sudah disampaikan kepada pejabat terkait.

Bahkan, ia meminta agar pelaksanaannya tidak terbatas pada kantor-kantor pemerintahan saja.

Sekolah-sekolah juga masuk dalam lingkungan yang diminta melakukan penyesuaian.

Baca Juga: Gibran Bukan Kader Partai, Prabowo Bebas Pilih Pengganti? Nama AHY Ikut Disorot!

Dengan demikian, foto Gibran dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden tidak lagi dipajang di sejumlah fasilitas pemerintahan maupun lembaga pendidikan di Sumatera Utara.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pemasangan foto pejabat negara di ruang-ruang publik.

Selama ini, foto presiden dan wakil presiden lazim ditempatkan di kantor pemerintahan serta sekolah sebagai bagian dari simbol kenegaraan.

Perubahan situasi politik di tingkat nasional membuat sejumlah pemerintah daerah mulai menyesuaikan pemasangan foto tersebut.

Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Buru Wapres Baru! Target Pemilihan Paling Lambat 4 Desember 2026

Di DKI Jakarta, misalnya, Gubernur Pramono Anung juga mengumumkan penurunan foto Gibran dari berbagai kantor pemerintahan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Penyesuaian di Jakarta mencakup kantor kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah dan Balai Kota.

Pemerintah daerah setempat menyatakan langkah itu dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, pengunduran diri Gibran menjadi bagian dari proses ketatanegaraan yang melibatkan MPR dan pemerintah pusat.

Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Siapkan 4 Langkah Penting! Wapres Baru Bakal Dipilih 2 Desember

Penentuan sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden selanjutnya masih harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih.

Karena itu, penyesuaian pemasangan foto di daerah tidak serta-merta menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Gibran.

Instruksi Bobby Nasution tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan politik nasional berdampak hingga ke tingkat pemerintahan daerah.

Baca Juga: MPR Tetapkan Tanggal Kunci! Siapa Sosok Pengganti Gibran yang Akan Dilantik 2 Desember?

Kini, jajaran instansi dan sekolah di Sumatera Utara diminta menindaklanjuti arahan tersebut sesuai perkembangan status jabatan wakil presiden.

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.