Gibran Mundur, MPR Buru Wapres Baru! Target Pemilihan Paling Lambat 4 Desember 2026

Aullia Rachma Puteri | 13 November 2026, 13:40 WIB

4 Desember ganti wapres

AKURAT BANTEN – Proses pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia berpeluang berlangsung lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menargetkan pemilihan wapres baru dapat diselesaikan paling lambat pada 4 Desember 2026.

Rencana tersebut muncul setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia itu kini menjadi perhatian lembaga negara, terutama terkait mekanisme pengisian jabatan sesuai aturan ketatanegaraan.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, mengungkapkan bahwa jadwal pemilihan sedang diarahkan berlangsung pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026.

Rentang waktu tersebut merupakan hasil komunikasi antara pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu pertimbangan percepatan adalah menyesuaikan agenda kepala negara yang cukup padat.

Menurut Bambang, pemerintah dan MPR memiliki keinginan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.

Karena itu, penyelenggaraan sidang pemilihan diupayakan bisa dilakukan sebelum memasuki pertengahan Desember.

Meskipun ada rencana percepatan, MPR sebenarnya memiliki waktu lebih panjang untuk menyelesaikan proses pergantian wakil presiden.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Dengan perhitungan tersebut, batas akhir pengisian jabatan wakil presiden diperkirakan jatuh pada 10 Januari 2027.

Namun, MPR tidak ingin menunggu hingga batas maksimal tersebut apabila seluruh tahapan dapat diselesaikan lebih awal.

Penyesuaian jadwal juga diperlukan agar Presiden Prabowo dapat menghadiri langsung sidang paripurna pemilihan.

Salah satu hal penting dalam proses pergantian ini adalah kewenangan Presiden untuk mengusulkan calon wakil presiden.

Sesuai mekanisme konstitusi, Prabowo harus mengajukan dua nama kandidat kepada MPR.

Kedua nama tersebut nantinya menjadi pilihan dalam sidang paripurna untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Bambang Pacul menegaskan bahwa penentuan kandidat berada dalam kewenangan Presiden.

Tanpa adanya dua nama yang diajukan kepala negara, MPR tidak dapat melaksanakan pemilihan.

Dengan demikian, keputusan Prabowo akan menjadi faktor utama dalam menentukan arah proses pergantian wakil presiden.

Nama-nama yang berpotensi muncul sebagai kandidat memang mulai menjadi bahan pembicaraan di ruang publik.

Namun, hingga saat ini belum ada dua calon yang diumumkan secara resmi oleh Presiden.

Sebelum pemungutan suara dilakukan, MPR perlu menyelesaikan sejumlah persiapan administratif dan kelembagaan.

Rapat gabungan pimpinan MPR bersama unsur terkait dijadwalkan membahas agenda sidang paripurna serta tahapan lanjutan pengisian jabatan wakil presiden.

Persiapan tersebut termasuk mekanisme penyampaian usulan kandidat dari Presiden dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Setelah seluruh tahapan terpenuhi, MPR dapat melanjutkan proses pemilihan melalui sidang paripurna.

Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal, yakni siapa sosok yang akan dipilih Prabowo sebagai kandidat dan apakah target pemilihan sebelum 4 Desember 2026 dapat terealisasi.

Jika rencana tersebut berjalan sesuai perkiraan, Indonesia berpeluang segera memiliki wakil presiden baru dalam waktu kurang dari sebulan setelah pengunduran diri Gibran.

***

#Gibran Rakabuming Raka #Wapres Pengganti Gibran #MPR RI #Prabowo Subianto #Pemilihan Wakil Presiden #Politik Indonesia