Banten

Wapres Pengganti Gibran Bisa Digugat, Denny Indrayana Bongkar Masalah Jadwal Sidang MPR

Aullia Rachma Puteri | 21 November 2026, 08:51 WIB
Wapres Pengganti Gibran Bisa Digugat, Denny Indrayana Bongkar Masalah Jadwal Sidang MPR
Denny Indrayana. - ANTARA/Fathur Rochman/am

AKURAT BANTEN – Proses penentuan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi persoalan hukum apabila tahapan pengisian jabatan tidak dijalankan sesuai aturan.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengingatkan adanya risiko gugatan terhadap hasil pemilihan apabila jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Denny menilai agenda pemilihan wapres pengganti Gibran yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026 perlu dikaji kembali.

Menurutnya, terdapat persoalan mengenai batas waktu penyerahan nama kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR yang berpotensi memengaruhi keabsahan proses pemilihan.

Baca Juga: MPR Bakal Periksa 22 Syarat Pengganti Gibran, Ijazah Calon Wapres Jadi Sorotan!

Persoalan tersebut berkaitan dengan aturan yang mengharuskan Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya sebelum pelaksanaan sidang pemilihan.

Denny menilai penghitungan tenggat waktu pengajuan kandidat harus dilakukan secara cermat.

Ia berpandangan, batas waktu 14 hari sebelum sidang perlu dihitung berdasarkan hari kerja, bukan sekadar hari kalender.

Perbedaan penafsiran mengenai tenggat pengajuan calon menjadi salah satu poin yang disorot Denny.

Baca Juga: MPR Mendadak Geser Jadwal Pelantikan Pengganti Gibran! Ada Apa di Balik Perubahan Ini?

Jika sidang paripurna MPR tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026, ia memperkirakan pengajuan dua nama kandidat seharusnya sudah dilakukan paling lambat 19 November 2026.

Sementara itu, apabila batas pengajuan ditetapkan pada 25 November, Denny menilai perhitungan tersebut berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya digunakan.

Ia mengingatkan bahwa persoalan tenggat bukan sekadar formalitas administrasi.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat membuka ruang keberatan hingga gugatan hukum terhadap proses pemilihan.

Baca Juga: Malam Kelabu di Malioboro: Demo Damai Diwarnai Kericuhan Massa Tak Dikenal, Polisi Semprot 'Water Cannon'

Dalam argumentasinya, Denny merujuk ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta aturan tata tertib MPR yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.

Denny juga menyoroti kemungkinan munculnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila proses pemilihan dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum.

Menurut pandangannya, pelaksanaan tahapan yang bermasalah dapat berdampak terhadap status hasil pemilihan.

Bahkan, ia mengingatkan adanya kemungkinan keputusan yang menetapkan wapres terpilih dipersoalkan dan diminta dibatalkan melalui jalur hukum.

Baca Juga: Tak Main-Main! Dua ASN Banten Dipecat, 7 Pegawai Lain Dijatuhi Hukuman Disiplin, Ini Kata Pemprov Banten

Meski demikian, potensi tersebut masih sebatas analisis hukum.

Pembatalan hasil pemilihan tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan mempertimbangkan kewenangan lembaga peradilan.

Karena itu, persoalan ini perlu dilihat berdasarkan aturan yang berlaku, bukan semata-mata asumsi mengenai hasil akhir pemilihan.

Untuk mencegah munculnya sengketa setelah pemilihan berlangsung, Denny menyarankan agar MPR mempertimbangkan perubahan jadwal sidang paripurna.

Baca Juga: Kronologi Satpam Dapur MBG Ciputat Curi 1.700 Ompreng, Uangnya Dipakai Beli Narkoba

Penyesuaian agenda dinilai dapat memberikan waktu yang cukup bagi Presiden untuk menyampaikan kandidat sesuai prosedur, sekaligus memastikan seluruh dokumen persyaratan telah dipenuhi sebelum pemilihan dilakukan.

Namun, penjadwalan ulang juga tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan batas waktu konstitusional.

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus tetap diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan UUD 1945.

Polemik ini menunjukkan bahwa proses pergantian wakil presiden bukan hanya menyangkut siapa yang akan menduduki jabatan tersebut, tetapi juga kepatuhan terhadap konstitusi dan prosedur hukum.

Baca Juga: Info Loker Jakarta Cuma Bermodal KTP, Pemprov DKI Buka Ribuan Lowongan Kerja Bergaji Setara UMP, Link Ada di Bawah Ini

Ketelitian dalam menjalankan setiap tahapan menjadi penting agar wapres terpilih nantinya tidak menghadapi persoalan legitimasi maupun sengketa yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.