Konten Diblokir Salah Sasaran Bisa Dipulihkan? Kemkomdigi Buka Jalur Keberatan, Ini Syaratnya!

AKURAT BANTEN– Pernahkah unggahan digital Anda tiba-tiba menghilang atau terblokir tanpa penjelasan utuh, padahal isinya dinilai jauh dari pelanggaran hukum?
Isu pemutusan akses konten memang kerap memicu perdebatan sengit di ruang publik: di satu sisi negara berkewajiban menertibkan konten berbahaya, sementara di sisi lain kreator dan publik menuntut kejelasan prosedur agar kebebasan berekspresi tidak ikut tergerus.
Menjawab sorotan tersebut—termasuk munculnya informasi mengenai sekitar 94 konten digital dalam delapan bulan terakhir yang dinilai bermasalah—Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan sikap terbuka.
Pemerintah memastikan bahwa pemblokiran yang dinilai keliru tidak bersifat harga mati dan membuka jalur penelaahan ulang bagi pihak yang berkeberatan.
Baca Juga: Bukan Cuma Koruptor! Harta Bandar Judol hingga Penipu Kripto Kini Bisa Disikat Negara
Bukan Adu Argumen, Kemkomdigi Buka Pintu Koreksi
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pihaknya memosisikan diri untuk mendengarkan dan memverifikasi fakta di lapangan, alih-alih terlibat perdebatan panjang dengan masyarakat.
Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret, tegas Fifi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Fifi menjelaskan, setiap keputusan pemutusan akses selama ini ditempuh melalui tahapan verifikasi yang melibatkan instansi penegak hukum.
Namun, apabila dalam praktiknya ditemukan kekeliruan atau ada temuan baru dari masyarakat, Kemkomdigi membuka pintu untuk meninjau ulang keputusan tersebut.
Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali. Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya, ujarnya menambahkan.
Baca Juga: 4 Berkas Lolos, 1 Gugur: Ini Agenda Sidang DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Syarat dan Langkah Mengajukan Keberatan Pemblokiran
Agar proses penelaahan ulang berjalan objektif dan cepat ditindaklanjuti, Kemkomdigi menekankan pentingnya penyampaian laporan yang terukur. Bagi kreator, pengelola media, maupun masyarakat yang merasa akses kontennya terputus secara tidak tepat, berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan:
Data dan Rincian Masalah yang Jelas: Pihak yang berkeberatan dipersilakan menyampaikan data spesifik serta perincian duduk perkara atas konten yang dinilai keliru ditangani langsung kepada kementerian.
Bukti Konteks atau Temuan Baru: Sertakan argumentasi maupun fakta pendukung yang menunjukkan bahwa konten tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan maupun standar keamanan ruang digital.
Dasar Penilaian yang Akuntabel: Laporan tersebut akan menjadi bahan verifikasi ulang pemerintah bersama instansi terkait sebelum berkoordinasi dengan pihak platform digital untuk memulihkan akses.
Baca Juga: Messi dan Ronaldo Mulai Kuasai Bisnis Sepak Bola! Ini 6 Pemain Top Dunia yang Punya Klub Sendiri
Menjaga Keseimbangan Hak dan Membongkar 'Kotak Hitam' Algoritma
Lebih jauh, Fifi menekankan bahwa keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukanlah dua kutub yang harus saling meniadakan. Keduanya harus dijaga secara beriringan melalui tindakan yang memiliki dasar hukum jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun di luar polemik pemblokiran, Fifi mengingatkan agar perhatian publik tidak luput dari persoalan yang dampaknya jauh lebih sistemik terhadap arus informasi: transparansi algoritma platform digital.
Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita. Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya, tutur Fifi.
Bagi kreator maupun pengguna internet sehari-hari, algoritma menentukan konten mana yang direkomendasikan dan mana yang tenggelam tanpa jejak.
Dengan dorongan pengawasan publik, jalur koreksi yang terbuka, serta transparansi algoritma dari penyedia platform, ekosistem digital nasional diharapkan tumbuh lebih sehat, aman, sekaligus adil bagi kebebasan berekspresi.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prabowo dan Hashim Disindir Bakal Hancurkan Indonesia, Ada Apa dengan Isu Sawit?
- 2Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK, Data Tidak Sesuai? Begini Cara Mengubahnya
- 3Dosen Ilmu Komunikasi Unpam Gelar PkM di Ciledug, Bertema Waspada Kejahatan Digital: Mengenali Modus Penipuan GPS dan Melindungi Keamanan Keluarga
- 4Harry Kane Sudah Raih Ballon d'Or dan Pecahkan Rekor Inggris, tetapi Masih Ada Satu Mimpi Besar yang Belum Terwujud!
- 5Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal, Pelatih Wales Beri Pesan Menohok: Kalian Seharusnya Bersyukur!
- 6Gempa M5,1 Guncang Papua Pagi Ini, Getarannya Terasa hingga Nabire!
- 7Gibran Akui Berat Tinggalkan PDIP, Said Abdullah Singgung Keputusan yang Tak Bisa Diulang
- 8Messi dan Ronaldo Mulai Kuasai Bisnis Sepak Bola! Ini 6 Pemain Top Dunia yang Punya Klub Sendiri
- 9Messi dan Ronaldo Mulai Kuasai Bisnis Sepak Bola! Ini 6 Pemain Top Dunia yang Punya Klub Sendiri
- 10Harry Kane Sudah Raih Ballon d'Or dan Pecahkan Rekor Inggris, tetapi Masih Ada Satu Mimpi Besar yang Belum Terwujud!






