Mahfud MD Soroti Kebijakan Mendadak Prabowo, Sebut Menkeu Purbaya Harus Putar Otak Cari Anggaran

AKURAT Banten – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan pandangannya mengenai pola pengambilan kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah diumumkan secara cepat sehingga kementerian terkait harus segera menyesuaikan aspek teknis maupun pendanaannya.
Dalam keterangannya, Mahfud menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang menghadapi tantangan terbesar.
Ia berpendapat setiap kali muncul kebijakan baru, Kementerian Keuangan dituntut segera menyiapkan skema pembiayaan agar program tersebut dapat dijalankan.
Baca Juga: Mahfud MD Pertanyakan URI Bentukan Prabowo, Soroti Jabatan 'Gubernur' Sebelum Ada Rektor
Mahfud menggambarkan situasi tersebut sebagai pekerjaan yang tidak ringan.
Sebab, selain menjaga stabilitas fiskal, Kementerian Keuangan juga harus memastikan setiap program memiliki sumber anggaran yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Mahfud, proses penyusunan kebijakan idealnya diawali dengan pembahasan yang matang di tingkat internal pemerintah.
Kajian mengenai kebutuhan anggaran, kesiapan regulasi, hingga mekanisme pelaksanaan sebaiknya dirampungkan sebelum kebijakan diumumkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi, Sebut Bisa Picu Anarki
Ia menilai langkah tersebut dapat mengurangi potensi kendala pada tahap implementasi.
Dengan perencanaan yang lebih komprehensif, kementerian teknis dinilai akan lebih mudah menjalankan program tanpa harus melakukan penyesuaian dalam waktu yang sangat singkat.
Dalam penyampaiannya, Mahfud juga mencontohkan beberapa kebijakan yang menurutnya lebih dahulu diumumkan dibandingkan kesiapan teknisnya.
Ia berpandangan kondisi seperti itu membuat jajaran pembantu presiden harus bekerja ekstra untuk menyusun langkah pelaksanaan setelah kebijakan dipublikasikan.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa pendapat yang disampaikannya merupakan bentuk evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, bukan kritik yang ditujukan secara personal kepada Presiden Prabowo maupun Menteri Keuangan Purbaya.
Ia berharap setiap kebijakan strategis pemerintah ke depan disusun melalui proses perencanaan yang lebih terintegrasi sehingga seluruh aspek administratif, regulasi, dan pembiayaan telah dipastikan sebelum diumumkan kepada publik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Keuangan mengenai pandangan Mahfud MD tersebut.
Pernyataannya pun memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kesiapan anggaran negara agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Mahfud MD Tegaskan Harus Diproses Pidana: 'Sudah Jelas!'
- 2Bukan Anies atau Ganjar, Zulhas Malah Diusulkan Jadi Pengganti Gibran, Siapa Pengusulnya?
- 3TNI AL Kerahkan KRI Brawijaya-320, Meriam 127 mm dan 25 mm Diuji di Laut Jawa
- 4Balsa Sekulic Menggila! Persib Bungkam Melbourne Victory 2-0, Maung Bandung Makin Dekat ke 16 Besar
- 5Bikin Malu! Warga Australia Mengamuk Usai Melbourne Victory Dihancurkan Persib Bandung di Kandang Sendiri
- 6Data Pelanggan Fore Coffee Bocor? CEO Imbau Pengguna Segera Lakukan Langkah Penting Ini!
- 7Lionel Messi Lolos dari Hukuman Skorsing MLS, Ini Aturan Khusus yang Menyelamatkannya
- 8Dokter Tifa Singgung Ancaman Penjara 7 Tahun di Sidang Ijazah Jokowi, Peringatan untuk Siapa?
- 9Bukan Anies atau Ganjar, Zulhas Malah Diusulkan Jadi Pengganti Gibran, Siapa Pengusulnya?
- 10PROJO Peringatkan Gerindra soal Gibran, Prabowo Disebut Bakal Jadi Target Berikutnya!









