Rustam Effendi Klaim Tahu Sosok Pembuat Ijazah Jokowi, Sebut Dokumen Dibuat Tahun 2012

Aullia Rachma Puteri | 28 Juli 2026, 19:43 WIB

sosok pembuatan ijazah Jokowi

AKURAT BANTEN – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah aktivis Rustam Effendi menyampaikan klaim baru terkait dokumen yang selama ini diperdebatkan.

Dalam pernyataannya, Rustam mengaku telah menemukan seseorang yang menurutnya mengetahui proses pembuatan ijazah yang dipersoalkan.

Rustam menyebut orang tersebut memiliki informasi mengenai proses pembuatan dokumen yang, menurut klaimnya, dilakukan pada tahun 2012 menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Ia juga mengaku memperoleh informasi itu dari sumber yang disebut mengetahui peristiwa tersebut secara langsung.

Selain itu, Rustam menyatakan sosok yang dimaksud disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas relawan politik pada masa itu.

Ia bahkan mengaku siap menghadirkan orang tersebut untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan dalam proses hukum.

Tak hanya membahas sosok yang diklaim mengetahui pembuatan dokumen, Rustam kembali mempertanyakan keaslian ijazah yang selama ini menjadi polemik.

Ia mengulang pandangannya mengenai sejumlah bagian dokumen, termasuk foto yang tercantum di dalamnya, yang menurutnya masih menimbulkan tanda tanya.

Pernyataan tersebut kembali memicu perhatian publik.

Namun hingga saat ini, klaim yang disampaikan Rustam belum dibuktikan melalui proses peradilan dan belum dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Di sisi lain, polemik mengenai ijazah Joko Widodo telah beberapa kali bergulir dalam proses hukum maupun ruang publik.

Berbagai pihak telah menyampaikan pandangan yang berbeda terkait isu tersebut, sementara sejumlah lembaga juga pernah memberikan penjelasan mengenai dokumen yang dipersoalkan.

Hingga kini belum ada tanggapan terbaru dari Joko Widodo ataupun pihak lain yang disebut dalam pernyataan Rustam terkait klaim tersebut.

Aparat penegak hukum juga belum mengumumkan adanya bukti baru yang menguatkan tuduhan yang disampaikan.

Para ahli hukum mengingatkan bahwa dugaan pemalsuan dokumen merupakan persoalan yang harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, setiap klaim yang beredar di ruang publik tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum diuji melalui proses peradilan.

Publik juga diimbau untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu perkembangan resmi dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Penilaian mengenai benar atau tidaknya suatu tuduhan pada akhirnya menjadi kewenangan lembaga peradilan berdasarkan pembuktian yang sah.

Dengan demikian, pernyataan Rustam Effendi saat ini masih merupakan klaim yang belum terbukti.

Kepastian mengenai persoalan tersebut tetap bergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, maupun putusan pengadilan apabila perkara tersebut diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

***