PSI Buka Suara soal Polemik Ijazah Jokowi, Sebut Partai Pengusung Juga Harus Bertanggung Jawab Jika Terbukti Palsu

AKURAT BANTEN – Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memunculkan tanggapan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Partai tersebut menilai tudingan yang terus bergulir seharusnya tidak hanya diarahkan kepada Jokowi, tetapi juga mempertimbangkan peran partai-partai yang pernah mengusungnya dalam setiap kontestasi politik.

Politikus PSI, Dedy Nur Palakka, berpendapat bahwa apabila tuduhan mengenai ijazah palsu benar adanya, maka partai pengusung juga memiliki tanggung jawab.

Alasannya, setiap calon kepala daerah maupun calon presiden harus melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Baca Juga: BABAK BARU! Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan

Menurut Dedy, Jokowi telah mengikuti berbagai tahapan pencalonan sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua kali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Seluruh proses tersebut melibatkan pemeriksaan dokumen oleh penyelenggara pemilu serta dukungan resmi dari partai politik yang mengusungnya.

Ia menilai tidak masuk akal jika sebuah dokumen yang dipersoalkan saat ini bisa lolos dalam seluruh tahapan administrasi selama bertahun-tahun tanpa ada temuan dari lembaga yang berwenang.

Karena itu, apabila ada pihak yang tetap meyakini adanya pelanggaran, maka logikanya seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencalonan juga patut dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga: Hari Ini! Putusan Sela dr. Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Resmi Diketok!

PSI juga mengingatkan bahwa mekanisme pencalonan dalam sistem pemilu Indonesia memiliki prosedur yang ketat.

Dokumen persyaratan setiap calon diperiksa sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan.

Oleh sebab itu, partai tersebut menilai polemik yang terus berkembang sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan sekadar perdebatan di ruang publik.

Lebih lanjut, Dedy mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh.

Baca Juga: Amien Rais Singgung Ijazah Jokowi, Sindiran 'Dicuri Tuyul' Langsung Jadi Sorotan Publik

Ia menilai tuduhan terhadap seseorang harus didukung bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Isu mengenai ijazah Jokowi sendiri telah menjadi perbincangan dalam beberapa tahun terakhir dan kembali mencuat setelah muncul berbagai pernyataan dari sejumlah pihak.

Hingga kini, persoalan tersebut masih bergulir melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai polemik ini perlu diselesaikan berdasarkan fakta hukum dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.

Baca Juga: Roy Suryo dan Dokter Tifa Ambil Jalan Berbeda di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Strategi Baru?

Dengan demikian, setiap klaim yang berkembang dapat diuji secara objektif tanpa menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

PSI berharap masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut partai tersebut, penyelesaian persoalan semacam ini harus mengacu pada bukti dan ketentuan hukum, bukan semata-mata opini atau asumsi yang berkembang di ruang publik.

***