Stabilitas Dinilai Lebih Penting, Pengamat Minta Presiden Fokus Benahi Polri Tanpa Ganti Kapolri

Akurat Banten - Pengamat politik dari Indonesia Policy Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai desakan sejumlah pihak untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukanlah langkah yang tepat di tengah situasi politik dan sosial saat ini.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya memusatkan perhatian pada upaya memperkuat institusi Polri tanpa harus terpancing dengan isu pencopotan pucuk pimpinan kepolisian.

“Jadi, Presiden Prabowo tetap mendorong perbaikan institusi Polri tanpa harus terjebak dalam desakan pergantian atau pencopotan Kapolri,” ujar Karyono.

Ia menekankan bahwa keberlangsungan kepemimpinan di tubuh Polri akan berpengaruh langsung terhadap kondisi keamanan nasional, terlebih saat Indonesia tengah menghadapi ketegangan sosial pascainsiden unjuk rasa pada akhir Agustus lalu.

Karyono menyebut mempertahankan Listyo Sigit merupakan pilihan realistis yang bisa membantu pemerintah menjaga stabilitas negara di tengah krisis politik.

“Mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri di tengah krisis sosial politik sekarang adalah langkah menjaga stabilitas,” tegasnya.

Baca Juga: Heboh Penjarahan Rumah Uya Kuya, Polisi Bekuk 12 Tersangka dengan Peran Berbeda

Lebih jauh, Karyono menilai bahwa pencopotan Kapolri justru akan menambah kerumitan baru karena bisa membuka ruang konflik dan perdebatan politik yang tidak produktif.

Ia menilai alasan untuk mengganti Kapolri saat ini tidak relevan, apalagi melihat langkah yang sudah dilakukan Listyo Sigit dalam menangani kasus kematian pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan.

Dalam peristiwa itu, Listyo Sigit turun langsung menemui keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sebuah sikap yang dinilai Karyono mencerminkan kepemimpinan empatik sekaligus tegas.

“Artinya Pak Kapolri sudah bertindak adil, empati tetapi tetap tegas dalam menghadapi insiden demonstrasi dan dampaknya,” kata Karyono.

Meski demikian, Karyono tidak menutup mata bahwa Polri memang masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengubah wajah institusi agar lebih humanis di mata publik.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar Kapolri bukan sekadar meredam gejolak, melainkan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang kerap tercoreng isu kekerasan.

Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyuarakan tuntutan berbeda.

Mereka menilai Kapolri gagal merombak budaya represif di tubuh kepolisian, sehingga pergantian pimpinan dianggap perlu dilakukan.

Salah satu dari 12 tuntutan yang disuarakan massa aksi dalam demonstrasi besar akhir Agustus adalah mendesak Presiden mengganti Listyo Sigit dari jabatannya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Makassar Jadi Sorotan, Mensos Puji Kemajuan dan Janji Atasi Kekurangan

Desakan itu mencuat setelah aparat kepolisian dianggap menggunakan kekerasan berlebihan saat mengawal aksi unjuk rasa, hingga memakan korban jiwa.

Namun bagi Karyono, mengganti Kapolri di saat situasi politik masih memanas justru bisa memperdalam krisis kepercayaan.

Menurutnya, lebih baik Presiden dan Kapolri bersama-sama fokus melakukan pembenahan struktural dan kultural di Polri agar institusi tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat.

Dengan begitu, kata dia, langkah reformasi Polri tidak hanya bersifat reaktif terhadap insiden, tetapi benar-benar mengarah pada perbaikan menyeluruh demi stabilitas bangsa.***