Jaga Marwah Regulasi: Pemko Medan Resmi Kembalikan Puluhan Ton Bantuan dari Uni Emirat Arab

AKURAT BANTEN – Langkah mengejutkan diambil Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas.
Demi menjaga keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemko Medan memutuskan untuk mengembalikan seluruh paket bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
Keputusan ini menegaskan posisi Kota Medan yang tegak lurus terhadap regulasi nasional terkait penerimaan bantuan asing dalam penanggulangan bencana.
Alasan Di Balik Pengembalian: Instruksi Pusat dan Kemandirian
Wali Kota Medan, Rico Waas, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan kementerian terkait dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Meskipun bantuan tersebut bernilai besar, kedaulatan regulasi menjadi prioritas utama.
"Kita kembalikan ke Uni Emirat Arab. Pemerintah Pusat saat ini belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Agar bantuan ini tetap bermanfaat, kita kembalikan supaya bisa dialokasikan ke pihak lain, namun untuk Kota Medan saat ini tidak menerima," tegas Rico saat meninjau supermarket di Medan Barat, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Kontroversi Kopiah Merah Putih: Abah Aos Sebut Kopiah Hitam 'Haram' bagi Pemimpin, Apa Maknanya?
Kronologi dan Detail Bantuan yang Dikembalikan
Sebelumnya, pada Sabtu (12/12), Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi, menyerahkan bantuan secara simbolis di Posko Gedung PKK Medan.
Namun, setelah dilakukan pengecekan mendalam ke BNPB dan Kementerian Pertahanan, muncul instruksi agar penanganan bencana di wilayah Sumatera dikelola secara mandiri.
Baca Juga: Viral! Hanya Gara-gara Utang Rp 75 Ribu, Karyawati Bank Mekar di Tulang Bawang
Daftar logistik yang dikembalikan meliputi:
- 30 Ton Beras kualitas premium.
- 300 Paket Sembako lengkap.
- 300 Paket Perlengkapan Bayi.
- 300 Paket Perlengkapan Ibadah.
Menjaga Konsistensi Kebijakan Luar Negeri
Langkah yang diambil Rico Waas ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol keamanan logistik nasional.
Pemerintah Pusat menginstruksikan agar seluruh bantuan bencana di wilayah Sumatera saat ini dioptimalkan melalui sumber daya dalam negeri guna memastikan kemandirian bangsa.
"Intinya kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian koordinasi. Bahwasanya memang bantuan ini tidak diterima dulu melalui jalur asing," tambah Rico.
Langkah berani ini menunjukkan bahwa di tengah situasi darurat sekalipun, tata kelola administrasi dan koordinasi antara daerah dan pusat harus tetap menjadi panglima agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di masa depan (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Bukan Anies atau Ganjar, Zulhas Malah Diusulkan Jadi Pengganti Gibran, Siapa Pengusulnya?
- 2MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Mahfud MD Tegaskan Harus Diproses Pidana: 'Sudah Jelas!'
- 3Mahfud MD Bongkar Dampak Putusan MA soal Suket Gibran, Nasib Jabatan Wapres Jadi Sorotan
- 4Benyamin Davnie Resmi Jadi Ketua Dewan Penasehat Gerindra Tangsel, Siap Gaspol Konsolidasi Internal
- 5Lionel Messi Lolos dari Hukuman Skorsing MLS, Ini Aturan Khusus yang Menyelamatkannya
- 6Gibran Terancam Kehilangan Kursi Wapres? Pakar Hukum Minta DPR Segera Bertindak
- 7Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo
- 8Akbar Faizal Sentil Jokowi soal Gibran, Pesannya Menohok, 'Berjiwa Besarlah'
- 9Akbar Faizal Sentil Jokowi soal Gibran, Pesannya Menohok, 'Berjiwa Besarlah'
- 10Gibran Terancam Lengser, Relawan Jokowi Beri Peringatan Keras ke Prabowo




