DPR RI Serap Aspirasi Warga Papua Barat Daya untuk Percepat Pemerataan Pembangunan

Akurat Banten -  Dalam upaya memperkuat pembangunan di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), rombongan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya.

Kunjungan ini difokuskan untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan nasional di masa mendatang.

Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata dari komitmen negara untuk mendengar dan bertindak berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Kami tidak datang membawa solusi jadi. Kami datang untuk mendengarkan rakyat secara langsung," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu krusial disampaikan oleh perwakilan daerah, mulai dari Kabupaten Tambrauw, Maybrat, hingga Raja Ampat.

Baca Juga: Penutupan Festival Tabut 2025 Dibidik Jadi Sorotan Nasional, Erna Sari Dewi Upayakan Kehadiran Menteri Pariwisata

Persoalan yang diangkat meliputi batas wilayah yang masih belum jelas, tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi, akses infrastruktur dasar yang minim, serta ketimpangan dalam pemanfaatan potensi wisata dan kelautan.

Perwakilan dari Raja Ampat secara lugas menyampaikan keresahan masyarakat terkait sektor pariwisata.

“Kami punya surga laut, tapi masyarakat di sini belum merasakan manfaat ekonominya,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tambrauw menyoroti konflik tapal batas dengan Kabupaten Manokwari yang hingga kini belum menemukan titik temu, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan.

Tak hanya itu, Tambrauw juga menyoroti kebutuhan dasar seperti ketersediaan listrik, pembangunan jalan penghubung antardaerah, hingga perlindungan kawasan konservasi yang seringkali tumpang tindih dengan lahan pemukiman warga.

Rifqinizami menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut akan dibawa ke tingkat pusat.

Baca Juga: Dua Bandar Narkoba Ditangkap di Apartemen Mangga Besar, Polisi Ungkap Modus Penjualan

“Kami akan perjuangkan hingga ke meja Presiden dan kementerian terkait. Kita harap tahun 2027 sudah ada perubahan besar,” jelasnya.

Menurutnya, Papua bukan hanya peta di ujung timur Indonesia, tetapi bagian dari wajah bangsa yang harus ditampilkan dengan penuh kemajuan dan kesejahteraan.

“Papua adalah cermin keadilan pembangunan nasional,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah demi kemajuan Papua Barat Daya.***