PDIP dan PKS Kompak Bahas Pemakzulan Gibran, Gerindra Dapat Peringatan Politik?

Aullia Rachma Puteri | 1 November 2026, 15:08 WIB

pemakzulan gibran didesak sana-sini

AKURAT BANTEN – Peta politik nasional kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan komunikasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedekatan komunikasi kedua partai tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan terbentuknya kekuatan politik baru di parlemen.

Jika mendapat dukungan dari fraksi lain, dorongan untuk mempersoalkan posisi Gibran berpotensi semakin menguat.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai perkembangan tersebut patut diperhatikan.

Menurutnya, komunikasi PDIP dan PKS bisa menjadi langkah awal terbentuknya konsolidasi politik yang lebih luas terkait persoalan Gibran.

Ia juga melihat adanya perubahan dinamika di tengah masyarakat.

Aspirasi publik yang berkembang dinilai dapat memengaruhi sikap partai politik, terutama dalam menentukan posisi terhadap isu yang menyangkut jabatan Wakil Presiden.

Dalam situasi politik seperti ini, partai-partai tentu perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

Selain kepentingan politik, respons masyarakat juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Salah satu hal yang turut disoroti adalah posisi Partai Gerindra dalam polemik tersebut.

Sebagai partai yang berada dalam pemerintahan, Gerindra dinilai menghadapi situasi politik yang cukup dilematis.

Hersubeno menilai, mempertahankan pembelaan terhadap Gibran belum tentu memberikan keuntungan politik bagi Gerindra.

Terlebih, apabila tekanan politik dan kritik publik terus berkembang, sikap tersebut justru berpotensi menimbulkan konsekuensi tersendiri.

Menurutnya, partai politik perlu menghitung secara matang keuntungan dan risiko dari setiap keputusan.

Dukungan terhadap seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan elektoral maupun kepentingan partai dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa polemik Gibran bukan sekadar persoalan hubungan antarpartai, melainkan juga berkaitan dengan kalkulasi politik menjelang kontestasi berikutnya.

Di sisi lain, komunikasi PDIP dan PKS juga berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian dalam polemik persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengungkapkan adanya komunikasi intensif dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam komunikasi tersebut, kedua pihak membahas persoalan penegakan norma etika dan hukum tata negara yang berkaitan dengan polemik pencalonan Gibran.

PKS juga tengah mempertimbangkan sejumlah instrumen konstitusional di DPR RI.

Salah satunya adalah kemungkinan penggunaan Hak Angket melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Namun, langkah tersebut belum menjadi keputusan final.

PKS masih membutuhkan komunikasi dan dukungan dari fraksi-fraksi lain sebelum menentukan tindakan politik selanjutnya.

Sejumlah mekanisme parlemen, termasuk hak interpelasi dan hak angket, menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai perkembangan pembahasan.

Dengan situasi tersebut, arah politik terkait Gibran masih terbuka.

Komunikasi antarpartai, respons masyarakat, serta sikap fraksi-fraksi di DPR akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan polemik ini.

Publik pun masih menantikan apakah wacana tersebut benar-benar berkembang menjadi langkah politik konkret atau hanya berhenti pada dinamika komunikasi antarpartai.

***

#Pemakzulan Gibran #Gibran Rakabuming Raka #PDIP #PKS #Partai Gerindra