Jika Dokumen Pendidikan Gibran Dibatalkan, Bukan Cuma Soal Ijazah, 'Ini Dampak yang Bisa Terjadi'

Aullia Rachma Puteri | 21 September 2026, 08:39 WIB

KONSEKUENSI SAAT GIBRAN TIDAK PUNYA IJAZAH

AKURAT BANTEN – Polemik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah gugatan terhadap surat kesetaraan pendidikannya bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perkara tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi apabila gugatan dikabulkan dan keputusan administrasi yang berkaitan dengan dokumen kesetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal.

Dalam perkara tata usaha negara, pembatalan sebuah keputusan pemerintah memiliki konsekuensi administratif.

Jika keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan, instansi pemerintah yang menerbitkannya harus menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, apabila surat kesetaraan pendidikan yang disengketakan benar-benar dibatalkan, dokumen tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar administrasi.

Statusnya harus disesuaikan dengan keputusan pengadilan dan tindak lanjut dari lembaga pemerintah terkait.

Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta berarti Gibran langsung kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Status administrasi sebuah dokumen dan mekanisme pemberhentian pejabat negara merupakan dua hal yang memiliki jalur hukum berbeda.

Konstitusi mengatur secara khusus prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme tersebut melibatkan lembaga negara dengan tahapan tertentu, sehingga sebuah putusan PTUN mengenai dokumen administrasi tidak otomatis mengakibatkan pemberhentian dari jabatan.

Wacana mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran memang muncul seiring dengan gugatan tersebut.

Akan tetapi, prosesnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa suatu dokumen administrasi telah dibatalkan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki dasar dan prosedur konstitusional.

DPR dapat mengajukan proses sesuai ketentuan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi persyaratan, kemudian Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tersebut sebelum tahapan selanjutnya di MPR.

Karena itu, apabila gugatan di PTUN dikabulkan, dampak pertama yang paling langsung berkaitan dengan keputusan administrasi yang menjadi objek perkara.

Adapun dampak terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden membutuhkan proses konstitusional tersendiri.

Perkara ini juga menimbulkan pembahasan mengenai kemungkinan persoalan administratif dalam proses penerbitan dokumen.

Dalam birokrasi pemerintahan, sebuah keputusan dapat melibatkan sejumlah pejabat dan tahapan sebelum diterbitkan.

Karena itu, pembatalan suatu keputusan belum dengan sendirinya menunjukkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas munculnya persoalan tersebut.

Penggugat dalam perkara ini menyatakan bahwa langkah hukum yang ditempuh berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan pendidikan dan administrasi.

Perkara tersebut disebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai persoalan politik.

Di sisi lain, isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran masih harus dilihat berdasarkan proses hukum yang berlangsung.

Sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum, status dokumen tersebut tidak dapat dinyatakan bermasalah secara final.

Dengan demikian, apabila gugatan nantinya dikabulkan, masyarakat perlu membedakan antara pembatalan keputusan administrasi, dampaknya terhadap dokumen pendidikan, serta kemungkinan konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden.

Ketiga hal tersebut memiliki mekanisme hukum yang berbeda.

Putusan PTUN akan menentukan nasib keputusan administrasi yang disengketakan, sedangkan persoalan mengenai jabatan maupun dugaan pelanggaran lainnya harus mengikuti prosedur hukum masing-masing.

***

#Gibran Rakabuming Raka #Ijazah Gibran #Dokumen Pendidikan Gibran #PTUN #Wakil Presiden Gibran #Polemik Ijazah Gibran