Kritik Hasan Tiro Terhadap Demokrasi Indonesia: Demokrasi Primitif

AKURAT BANTEN - Pemikiran Hasan Tiro dalam ulasan ini menarik diikuti. Apalagi di tengah suasana panas Pemilu 2024 tahun ini. 

Ulasan ini singkat saja. Dilansir dari akun X Djóuhan @TeukuDjouhan.

Kupasannya dimulai dari tahun 1958, setelah Hasan Tiro mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan menuliskan pemikirannya. 

Baca Juga: Ganjar: Dorong Hak Angket Pada Partai Pendukungnya, DPP Golkar: Belum Saatnya!

"Pada tahun 1958, setelah 8 tahun berada dan kuliah di Amerika Serikat, Hasan Tiro menulis buku yang berjudul Democracy for Indonesia dalam bahasa Inggris dan juga Melayu," katanya, dikutip Akurat Banten, Rabu (21/2/2024). 

Dalam buku itu, Hasan Tiro mengatakan, bahwa "Pancasila bukan filsafat atau suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia".

Hasan Tiro berpendapat bahwa filsafat Islam-lah yang lebih tepat dijadikan ideologi bangsa, karena memiliki akar kuat di masyarakat. 

"Tiro juga menolak bentuk ketatanegaraan Republik Indonesia yang bersifat unitaris," ungkapnya. 

Menurutnya, pemikiran Hasan Tiro dalam bukunya Demokrasi untuk Indonesia, terdiri dari dua kamar kamar besar. Kamar pertama, berisi tentang suku bangsa dan kedua tentang ideologi Partai Politik. 

Baca Juga: Video Mesum Beredar, Kepala Desa di Kabupaten Limapuluh Mengundurkan Diri

"Keterwakilan suku bangsa adalah keterwakilan sebagaimana layaknya lembaga Kongres dalam tatanan negara Amerika Serikat, di mana setiap provinsi memiliki wakilnya di pusat," jelasnya. 

"Tiro pun mengatakan bahwa bentuk negara sistem federasi adalah tepat untuk negara keberagaman seperti Indonesia," tambahnya. 

Menurutnya, keleluasaan pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi lokal kekuatan utama yang membuat negara ini maju. 

"Kesalahan pemerintahan ini bukanlah terletak pada apa yang disebutkannya sebagai kesalahan satu suku, yaitu suku Jawa. Namun diakibatkan oleh pemaksaaan susunan negara kesatuan dengan demokrasi yang disebutnya primitif," sambungnya. 

Dilanjutkan, bahwa persatuan menurut Hasan Tiro didasarkan pada kesepakatan, dan bukan pada kesamaan budaya dan identitas kebudayaan yang tunggal.

"Namun kesepakatan itu tidak lantas berakibat lahirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara terbanyak tanpa mempertimbangkan keadaan demografi Indonesia, akan mengancam eksistensi suku bangsa lain yang tidak punya jumlah penduduk besar," tukasnya.