Roblox Disorot soal Keamanan Anak, Meutya Hafid Sampaikan Tuntutan Pemerintah

AKURAT BANTEN - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid secara langsung meminta Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer Roblox David Baszucki memastikan platformnya mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama aturan mengenai pelindungan anak di ruang digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya ketika bertemu Baszucki di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Meutya menegaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) harus diwujudkan melalui kebijakan dan fitur yang benar-benar diterapkan di dalam platform.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah upaya yang telah dilakukan Roblox untuk meningkatkan keamanan pengguna anak di Indonesia, seperti penggunaan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi anak, serta kehadiran Roblox Kids dan Roblox Select.

Baca Juga: Nomor Porsi Haji di Jawa Timur Diduga Disalahgunakan, Kemenhaj Turun Tangan

Meski demikian, pemerintah menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat, khususnya dalam meningkatkan ketepatan verifikasi usia dan memperketat sistem perlindungan bagi pengguna yang berusia di bawah 16 tahun.

Meutya turut menyoroti pentingnya penerapan konsep safety-by-design, yaitu memasukkan unsur keamanan dan pelindungan anak sejak proses awal perancangan produk maupun fitur digital.

Melalui pendekatan tersebut, sistem keamanan tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi atau risiko muncul, tetapi sudah menjadi bagian dari desain serta pengalaman pengguna sejak awal.

Pemerintah juga meminta Roblox memperketat interaksi antara pengguna anak dengan orang yang tidak mereka kenal, mencegah komunikasi berpindah ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan sistem dalam menemukan dan menghentikan aktivitas berisiko sejak dini.

Baca Juga: Masih Ada 2 Jemaah Haji Indonesia Dirawat di Arab Saudi, Kemenhaj Ungkap Kondisinya

Penguatan sistem tersebut dinilai penting karena Roblox menjadi salah satu platform yang banyak digunakan oleh anak-anak di Indonesia.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya.

Pada kesempatan yang sama, Baszucki mengatakan Roblox memahami besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap para penggunanya, terutama kelompok pengguna dari kalangan generasi muda.

Baszucki juga menyatakan bahwa Roblox terbuka untuk terus melakukan penyesuaian terhadap produk dan layanannya berdasarkan regulasi serta kebutuhan di setiap negara tempat platform tersebut beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.

Menurut Baszucki, berbagai penyesuaian yang diminta pemerintah Indonesia dapat menjadi bagian dari pengembangan produk Roblox di masa mendatang dan memungkinkan untuk diterapkan pula di negara lain dengan kebutuhan yang serupa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap aturan nasional dapat berjalan beriringan dengan pengembangan fitur serta peningkatan standar keamanan platform digital.

Selain meminta penguatan pada produk dan fitur, Meutya juga mendorong Roblox meningkatkan kehadiran langsung di Indonesia, salah satunya melalui penempatan perwakilan senior atau membuka kantor di Jakarta.

Kehadiran perwakilan tersebut diharapkan dapat membuat komunikasi dan koordinasi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia berlangsung lebih cepat, terutama dalam menjalankan kebijakan terkait pelindungan anak.

Sebelumnya, Roblox telah menyampaikan bahwa perusahaan tengah mempertimbangkan penempatan senior leader di Jakarta.

Pemerintah kemudian meminta pelaksanaan PP TUNAS dapat diawasi melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara rutin, terukur, dan transparan.

Meutya menegaskan bahwa komitmen terhadap keamanan anak harus dapat dilihat melalui perubahan serta hasil nyata di dalam platform, bukan sekadar disampaikan dalam bentuk kebijakan atau pengumuman.

Pemerintah juga akan terus memastikan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.

***