Indonesia Usulkan 3 Pilar Kerja Sama AI di ASEAN, Ada Strategi Besar di Baliknya

AKURAT BANTEN - Pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Asia Tenggara membutuhkan penguatan riset, infrastruktur komputasi, serta kualitas sumber daya manusia.

Di tengah besarnya peluang pemanfaatan AI, negara-negara di kawasan juga perlu menghadapi sejumlah risiko, mulai dari deepfake, pelanggaran privasi, hingga bias algoritmik.

Berbagai peluang dan tantangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Pertemuan Meja Bundar Menteri Tiongkok-ASEAN 2026 tentang Kecerdasan Buatan yang digelar di Nanning, Guangxi, Tiongkok, pada 17 September 2026.

Pertemuan yang mengangkat tema “Membahas Tata Kelola AI dan Menciptakan Masa Depan yang Aman” itu membahas perkembangan teknologi AI sekaligus aspek keamanan, etika, dan tata kelolanya.

Baca Juga: BRIN Bidik Boiler Berbahan Bakar 100 Persen Tandan Kosong Kelapa Sawit, Ini Teknologinya

Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Prawara, menghadiri forum tersebut sebagai perwakilan Kepala BRIN.

Dalam kesempatan itu, Budi menyampaikan arah pengembangan AI di Indonesia sekaligus mengajukan tiga pilar kerja sama regional untuk memperkuat kapasitas riset dan pemanfaatan AI.

Menurut Budi, Indonesia telah memiliki visi strategis untuk membangun ekosistem AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab.

Pengembangan teknologi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Makin Panas, Binsar Gultom Soroti Beban Pembuktian: Penuduh Harus Bisa Buktikan

“Ada tiga sektor yang menjadi prioritas Indonesia dalam pengembangan AI, yaitu penelitian dan inovasi industri, pengembangan talenta, serta infrastruktur data. Ketiganya dipersiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial,” tuturnya.

Dalam agenda riset nasional, AI tidak diposisikan sebagai teknologi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai teknologi kunci yang dapat menunjang berbagai sektor prioritas pembangunan.

Pemanfaatan AI tersebut mencakup bidang pangan, kesehatan, sumber daya air, hingga mitigasi bencana.

Untuk memperkuat pengembangan AI di kawasan, Indonesia kemudian mengusulkan tiga pilar utama kerja sama regional.

Pilar pertama berupa penelitian dan pengembangan atau litbang kolaboratif melalui pembangunan laboratorium serta skema pendanaan bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan kekayaan intelektual yang relevan dengan kebutuhan Indonesia maupun negara-negara di kawasan.

Pilar kedua adalah pembangunan infrastruktur digital bersama, termasuk penyediaan akses terhadap pusat data ramah lingkungan atau green data centers dan komputasi berkinerja tinggi.

Infrastruktur bersama tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi kesenjangan kemampuan komputasi yang masih terjadi antarnegara.

Pilar ketiga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui program pertukaran serta pelatihan bersama yang melibatkan generasi muda dan peneliti.

Selain tiga pilar tersebut, Budi juga menilai penguatan teknologi dasar seperti semikonduktor, satelit, dan keamanan siber perlu menjadi bagian dari kerja sama bilateral maupun regional.

Chen Gang, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Daerah Otonom Guangxi Zhuang, turut membahas persoalan keamanan, etika, bias algoritmik, serta tata kelola AI.

Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara percepatan pengembangan teknologi AI dan upaya mengendalikan berbagai risikonya.

Pihak Tiongkok berpandangan bahwa potensi risiko AI tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan teknologi tersebut.

Sebaliknya, pengembangan AI dan langkah pengamanannya dinilai perlu dilakukan secara bersamaan.

Hasil pertukaran pandangan dalam pertemuan tersebut kemudian menghasilkan lima poin konsensus.

Salah satu poinnya menekankan perlunya tindakan konkret dan kolaborasi lintas pihak untuk menghadapi ancaman seperti deepfake, pelanggaran privasi, dan bias algoritmik.

Para peserta juga menyepakati pentingnya memperkuat komunikasi, pembelajaran bersama, serta kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan AI.

Langkah tersebut juga mencakup penguatan regulasi dan tata kelola agar perkembangan AI dapat berjalan secara lebih terarah.

Pertemuan Tiongkok-ASEAN ini turut mendorong peningkatan kerja sama di bidang AI, termasuk melalui pemanfaatan peran Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Bagi Indonesia, forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan arah pengembangan AI nasional sekaligus mengusulkan bentuk kerja sama yang dapat mendukung penguatan kapasitas riset, infrastruktur, dan sumber daya manusia di kawasan,” pungkas Budi.

***