Titiek Soeharto Soroti Tambang Emas PT BSI Banyuwangi, Warga Mengaku Belum Sejahtera Meski Produksi 10 Tahun

AKURAT BANTEN - Komisi IV DPR RI menyatakan akan mengevaluasi keberadaan tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Banyuwangi setelah menerima berbagai aspirasi masyarakat yang mengaku belum merasakan dampak kesejahteraan meski perusahaan telah beroperasi selama sekitar 10 tahun.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja masa reses Komisi IV DPR RI ke kawasan Pulau Merah, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 23 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, didampingi dua anggota Komisi IV DPR RI asal Banyuwangi, H Sumail Abdullah dan Sonny T Danaparamita.

Baca Juga: Polisi Ungkap Jesslyn Wijaya Lay Terbang ke Malaysia Bersama Keluarga, Dugaan Penculikan Masih Diselidiki

Dalam agenda tersebut, Komisi IV DPR RI menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi mengenai keberadaan tambang emas PT BSI di wilayah tersebut.

Usai pertemuan, Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait operasional perusahaan tambang.

Menurutnya, kunjungan ini juga bertujuan memastikan apakah aktivitas pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Baca Juga: Kericuhan UFDK Bukittinggi Berujung Laporan Penganiayaan, Dosen Mengaku Dipiting saat Pemasangan Plang

"Apakah masyakarat di Banyuwangi sudah sejahtera, padahal perusahaan tambang berada di depan mata," lontar Titiek Soeharto kepada para wartawan usai acara.

Dari hasil dialog, Titiek mengaku memperoleh jawaban yang cukup mengejutkan.

Warga menyampaikan bahwa hingga kini mereka belum merasakan peningkatan kesejahteraan meski daerahnya menjadi lokasi tambang emas PT BSI.

Baca Juga: Sudaryono Resmi Jadi Kepala BGN, Langsung Benahi MBG: "Yang Sembunyi-sembunyi Tidak Boleh Lagi"

Masyarakat juga menilai kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT BSI belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.

"Padahal pemerintah daerah punya saham disini (PT BSI), harusnya kan dapat deviden. Deviden dengan nilai produksi yang sudah 10 tahun mestinya rakyat disini sudah bisa sejahtera," tegas Titiek Soeharto.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI asal Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, H Sumail Abdullah, mengapresiasi keterbukaan masyarakat yang menyampaikan kondisi sebenarnya kepada para wakil rakyat.

Baca Juga: Kejati Jatim Ungkap Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Anggaran Pakan Satwa Diduga Dipotong, Rugikan Negara Rp10,2 Miliar

Menurutnya, seluruh masukan yang diterima dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi IV DPR RI terhadap keberadaan perusahaan tambang, termasuk PT BSI, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Masukan warga akan kami jadikan bahan evaluasi di Komisi IV DPR RI, mengapa tambang emas yang sudah melakukan produksi 10 tahun kok belum bisa menyejahterakan rakyat," tandas H Sumail Abdullah.

Baca Juga: Harga Pangan Naik Lagi usai Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Telur dan Ayam Jadi Sorotan

Sumail menegaskan, pihaknya sejalan dengan pandangan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bahwa kekayaan alam Indonesia semestinya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Jika perusahaan tambang tak mampu menghadirkan kesejahteraan itu patut dievaluasi," tandasnya.

***