Kena Pemotongan TKD, Pemkot Tangsel Kurangi TPP ASN Hingga 6 Persen

INSIBERNEWS - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengambil langkah tegas dalam menghadapi pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Mulai tahun 2026, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dikurangi sebesar 6 persen.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menjelaskan kebijakan ini merupakan langkah penyesuaian agar kondisi keuangan daerah tetap stabil di tengah berkurangnya dana dari pusat.

"Tahun besok TPP pegawai saya kurangi 6 persen, untuk menyeimbangkan pendapatan dengan belanja," ujar Benyamin di Gedung Galeri dan UKM Tangsel, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga: VONIS KASUS ITE NIKITA MIRZANI: Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar, Lolos dari Jerat TPPU 11 Tahun Penjara!

Ia menambahkan, pemangkasan itu dilakukan lantaran dana perimbangan Tangsel mengalami koreksi cukup besar.

"Soalnya (akibat pemotongan TKD) dana perimbangan Tangsel itu terkoreksi Rp510 miliar," sambungnya.

"Jadi anggaran yang sudah kita susun bersama dengan Badan Anggaran harus saya koreksi lagi. Makanya tadi saya kurangin beberapa anggaran, termasuk bantuan hibah keuangan saya kurangi," jelas Benyamin, Selasa (28/10/25). 

Baca Juga: GEGER BAKSO BABI BANTUL: DMI Turun Tangan Pasang Spanduk Nonhalal, Konsumen Muslim Tertipu Puluhan Tahun!

Selain memangkas TPP, Benyamin juga mengumumkan kebijakan lain yang cukup mengejutkan, yakni penundaan pembayaran gaji ASN selama dua bulan pada 2026.

"Tapi gaji itu saya tunda aja, bukan saya ga bayar. Untuk teknisnya di bulan apa gitu nanti anak-anak yang ngatur. Saya mengambil kebijakan strategisnya," tuturnya.

Menurut Benyamin, keputusan tersebut memang tidak populer, namun harus diambil untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: PENIPUAN ATAS NAMA BSU, Waspada Kalau Diminta Lakukan Ini dari Kemnaker Soal Bantuan Subsidi Upah

"Saya harus mengambil kebijakan yang ekstrim tidak disukai oleh orang mungkin, tapi saya harus menyeimbangkan APBD Kota Tangsel," tegasnya.

Benyamin menegaskan, kebijakan efisiensi ini juga dimaksudkan agar pemerintah daerah tidak menaikkan pajak yang justru memberatkan masyarakat.

"PBB enggak saya (naikkan), itulah kenapa saya mengurangi belanja karena saya tidak menaikkan pajak. Saya nggak mau membebani masyarakat," ujarnya.

Ke depan, ia berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel dapat meningkat sehingga mampu memperkuat keuangan daerah di tengah pemotongan TKD.

"Harapan saya di anggaran perubahan APBD 2026 ada tambahan dari PAD, ada tambahan dari penerimaan keuangan," pungkas Benyamin.