Prabowo Bentuk Kementerian Haji, AMPHURI: Ini Jawaban atas Tantangan Masa Depan

Akurat Banten - Indonesia resmi mencatat sejarah baru dalam tata kelola ibadah haji dan umrah dengan berdirinya Kementerian Haji dan Umrah.

Langkah Presiden Prabowo Subianto ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur, menyebut kehadiran kementerian baru tersebut sebagai terobosan besar yang sudah lama dinantikan.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Indonesia menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus di bidang ini,” ujar Firman.

Menurut Firman, ide pembentukan kementerian ini sudah lama digaungkan AMPHURI.

Selama bertahun-tahun, pihaknya menilai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan perhatian khusus yang lebih terfokus.

Baca Juga: Kasus Keracunan Massal Jadi Pelajaran, BPOM Tekankan 5 Kunci Keamanan Pangan

Dengan adanya lembaga setingkat kementerian, ia optimistis pelayanan terhadap jamaah akan meningkat dan industri penyelenggara perjalanan ibadah bisa berkembang lebih sehat.

“Ini bentuk nyata keberpihakan negara kepada jamaah serta pelaku usaha resmi di sektor haji dan umrah,” katanya.

Firman juga menyinggung aspek diplomasi.

Ia menilai hubungan Indonesia dengan Arab Saudi selama ini kerap timpang, karena di Riyadh sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara Indonesia hanya menempatkan urusan haji setingkat direktorat.

“Dengan adanya kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar dalam berdialog maupun bernegosiasi dengan pemerintah Saudi,” ujarnya.

AMPHURI berharap kementerian baru ini mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, modern, dan melindungi jamaah dari berbagai persoalan klasik, mulai dari kuota, pelayanan, hingga kenyamanan di Tanah Suci.

Selain itu, pihaknya ingin kementerian tersebut mampu memberdayakan industri haji dan umrah nasional agar mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi yang tengah dilakukan Arab Saudi, seperti sistem digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan jamaah.

Presiden Prabowo sendiri telah melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga: Nino Fernandez Hamili Steffi Zamora, Hamil Duluan Padahal Belum Nikah? Ini Faktanya

Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya peran Kementerian Agama dalam mengelola haji setelah lebih dari tujuh dekade.

Indonesia pun kini tercatat sebagai negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus haji dan umrah, sebuah langkah yang dianggap Firman sebagai momentum penting.

“Kami percaya kementerian ini akan membawa tata kelola ibadah haji dan umrah kita ke level yang lebih berkeadaban, sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi jamaah,” pungkasnya.***